Aroma Korupsi dalam Kasus Penjualan Miras di Kafe Dekat Sekolah

Liputan6.com, Makassar - Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) berharap kasus kafe BR di Makassar yang dikabarkan bebas berjualan minuman keras (miras) agar diproses hukum dan dibawa ke ranah dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Anti Corruption Committee (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun mengatakan berbicara dugaan tindak pidana korupsi tak lepas dari dua unsur di antaranya unsur dugaan penyalahgunaan wewenang dan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dikaitkan dengan kasus Kafe BR yang dikabarkan bebas berjualan miras sementara hanya mengantongi izin beraktivitas resto atau tanpa memiliki izin aktivitas penjualan miras dari dinas terkait maka patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang di dalamnya karena terkesan terjadi pembiaran atau sengaja dibiarkan peristiwa perbuatan melawan hukum itu terjadi terus menerus.

"Kesalahan itu ada dua. Bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan. Sedang kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian," jelas Kadir.

Penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, kata Kadir, tinggal mencari tahu instansi-instansi mana yang memiliki kewenangan terkait aktivitas di Kafe BR tersebut dan sejauh mana mereka melaksanakan kewenangannya itu. Apakah ada unsur kelalaian dalam menjalankan kewenangannya atau memang sengaja tak menjalankan kewenangannya yang melekat.

Di antaranya, Dinas Pariwisata Kota Makassar yang diketahui memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan rekomendasi kepada tempat usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol (miras) di Kota Makassar.

Kewenangan Dinas Pariwisata telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, tepatnya pada Bab VIII Pasal 31 ayat 3 yang menerangkan bahwa usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Parwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol.

"Penegak hukum tinggal menyelidiki itu. Apakah Dinas Pariwisata telah memberikan rekomendasi kepada Kafe BR untuk mendapatkan izin sebagai tempat jualan miras atau tidak. Karena kabarnya Kafe BR telah memperoleh izin sebagai tempat penjualan miras melalui pendaftaran sistem Online Single Submission (OSS)," kata Kadir via telepon, Jumat (20/11/2020).

Kemudian penegak hukum turut juga mendalami sejauh mana pelaksanaan kewenangan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar. Dimana melalui Dinas PTSP inilah kabarnya izin aktivitas Kafe BR terbit.

"Saya kira penting didalami ini. Jika betul PTSP menerbitkan izin aktivitas Kafe BR, apa dasarnya. Apakah ada rekomendasi Dinas Pariwisata terkait itu," ujar Kadir.

Tak hanya kewenangan Dinas Pariwisata yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi atas tempat usaha yang ingin berjualan miras seperti yang dilakoni oleh Kafe BR. Tentunya kewenangan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Aktivitas yang ada di Kafe BR, seharusnya mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu oleh minimal kedua instansi tersebut, yakni Dinas Pariwisata sebagai instansi yang berwenang menerbitkan rekomendasi atas tempat usaha pariwisata yang dapat berjualan miras dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang memberikan rekomendasi untuk aktivitas penjualan miras.

Melihat kenyataan yang ada, kata Kadir, jelas bahwa rekomendasi dari kedua instansi berwenang tersebut dipastikan tak mungkin terbit untuk Kafe BR. Baik jika mengacu pada Perda Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Pada kedua Perda itu telah menjelaskan ketentuan larangan. Di mana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit. Nah, Kafe BR letaknya berdekatan dengan sekolah kok. Malah jaraknya hanya sekitar 20 meter dari SMPN 2 Makassar dan SMUN 16 Makassar," terang Kadir.

Selain adanya unsur dugaan penyalahgunaan wewenang di balik aktivitas bebas jualan miras oleh Kafe BR yang bertentangan dengan aturan yang ada karena jaraknya dekat dari lingkup sekolah, juga berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian daerah atau keuangan daerah.

"Karena rekomendasi dari masing-masing instansi yang berkaitan itu bernilai sebagai retribusi atau menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Nah, jika Kafe BR berjualan miras tanpa rekomendasi maka jelas telah merugikan perekonomian daerah atau keuangan daerah Kota Makassar," ungkap Kadir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: