Warga Menolak Lupa, Kasus Dugaan Kepsek Cabul di Kendari Jadi Berjilid-jilid

Dalam RDP, Asrun Lio menegaskan tidak membela Aslan karena posisinya sebagai kepala sekolah yang menuai respon negatif publik usai diduga pernah tersandung kasus cabul. Namun, dia memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari fakta, serta Aslan yang diberi ruang membela diri.

"Kami berikan ruang kepada Aslan untuk melapor di polisi, soal pencemaran nama baik," ujar Asrun Lio.

Dia juga menyebut, saat ini Aslan memiliki keluarga, istri dan anak. Sehingga, hal ini menjadi tantangan berat ketika dia menghadapi kondisi dan informasi terkait dirinya di sekitarnya.

"Kami sudah menyepakati, jika ada permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait, Aslan bisa dmintai kehadirannya," ujar Asrun Lio.

Saat ini, Aslan diketahui melaporkan salah seorang siswinya di Polres Kendari. Alasannya, adanya dugaan pencemaran nama baik. Siswi dimaksud merupakan Ketua OSIS SMA 9 Kendari.

Siswi dimaksud, dilaporkan usai bersama rekan-rekannya, menyuarakan pergantian Aslan sebagai Kepsek SMA 9 Kendari. Penyebabnya, secara moral tidak dapat diterima siswa karena Aslan memiliki track record yang diduga melakukan tindakan cabul saat masih menjabat kepsek di sekolah lain.

Pada tahun 2017, Aslan sempat mengakui sudah menyelesaikan permasalahan di SKO secara adat. Dia bertemu dengan orantua siswi dimaksud dan melakukan komunikasi yang ditemani sejumlah pemuka adat. Aslan mengungkapkan hal ini saat awak media mewawancarainya.  

Pengakuan negara atas masyarakat hukum adat diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 UU 48/2009 membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.