Ketika Desa Terpencil di Kutai Kartanegara Jadi Role Model Pengelolaan PLTS Komunal

Salah satu kunci sukses pengelolaan PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam adalah regulasi. Sejak tahun 2015, saat PLTS didirikan yang merupakan bantuan Kementerian ESDM, Pemerintah Desa Muara Enggalam langsung mengeluarkan Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan ketenagalistrikan mereka.

“Peraturan Desa Muara Enggelam termasuk memuat retribusi kepada masyarakat berupa tarif penggunaan listrik yang dihitung per hari. Biayanya hanya Rp3 ribu untuk penggunaan satu hari di setiap rumah,” papar Ramsyah.

Retribusi yang terbilang murah ini ternyata sanggup untuk memenuhi biaya operasional pengelolaan PLTS. Mulai dari perawatan hingga gaji operator dan teknisi tertalangi dengan baik.

“Bahkan bisa dikatakan untung hingga bisa membeli peralatan baru yang sudah rusak,” katanya.

Regulasi desa itu yang membuat pengelolaan berjalan sukses. Ditambah lagi manajemen pengolaan yang profesional membuat keuangan PLTS bisa saling melengkapi kebutuhan.

Pada beberapa kasus memang warga desa pernah kesulitan mengatasi kerusakan. Namun berkat komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, kerusakan itu bisa teratasi hingga menjadi pengalaman berharga.

Pengalaman lain adalah saat BUMDes Bersinar Desaku ingin mengganti baterai. Melihat ada baterai yang rusak, mereka pun membeli sendiri.

“Ternyata itu tidak boleh sebagian baterai saja yang diganti. Kalau mengganti baterai harus seluruhnya,” kata Ramsyah seraya tertawa.

Kisah mengganti baterai itu kini jadi pengalaman berharga BUMDes Bersinar Desaku. Sebab masa pakai baterai untuk PLTS hanya lima tahun.

“Setelah lima tahun, seluruh baterai sudah harus diganti. Tahun ini sudah harus diganti karena telah lima tahun,” kata Ramsyah yang juga seorang perawat.

Namun mereka tak siap dari sisi pembiayaan karena belum memahami hal itu. BUMDes pernah membeli baterai untuk mengganti beberapa sejumlah yang rusak.

“Kita baru tahu kalau itu ternyata tidak boleh, harus diganti semua sekaligus,” katanya.

Pelajaran penting ini kini membuat Ramsyah dan kawan-kawan mulai berbenah mempersiapkan masa pakai baterai. Untuk biaya pergantian baterai, sambungnya, butuh biaya hingga Rp700 juta.

“Dana sebesar itu tidak mungkin ditopang oleh dana desa meski lewat skema penyertaan modal. Sebab jumlah maksimal yang diberikan pemerintah desa hanya sampai Rp200 juta,” ujar Ramsyah.

Meski demikian, Ramsyah optimis sanggup memenuhi angka itu dari pengelolaan usaha di BUMDes. Apalagi BUMDes Bersinar Desaku sedang berkembang pesat dengan beragam usaha.

“Keuntungan dari PLTS Komunal ini bahkan bisa membuat usaha-usaha lainnya seperti TV kabel, sarang burung walet, dan lainnya,” katanya.

Dengan usaha yang terus berkembang, Ramsyah sangat optimis mereka bisa membeli sendiri baterai saat masa pakainya berakhir. Angka Rp700 juta, bisa jadi angka yang kecil bagi desa yang yak henti berinovasi itu.

Selain sering menjadi pembicara di forum yang diadakan Kementerian ESDM, Desa Muara Enggelam juga sering kedatangan tamu dari daerah lain. Pengelolaan PLTS Komunal yang sukses membuat banyak daerah yang ingin belajar.

Beberapa desa di Kaltim, kata Ramsyah, sudah mengunjungi Muara Enggelam. Meski jauh, kunjungan itu tak menghalangi niat mereka.

“Dari Kutai Kartanegara seperti dari Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Tabang  sudah datang ke sini. Ada juga dari Kabupaten Mahakam Ulu,” katanya.

Tak hanya itu, beberapa desa dari luar Provinsi Kaltim juga rela bersusah payah menjangkau Desa Muara Enggelam. Padahal, Desa Muara Enggelam termasuk terisolir tanpa akses darat sama sekali.

“Ada 2 desa dari Nusa Tenggara Timur dan 3 desa dari Sulawesi Selatan. Pokoknya PLTS Komunal di desa ini adalah role model pengelolaan PLTS yang sukses di Indonesia,” kata Ramsyah dengan nada bangga.

Di banyak tempat di Indonesia, banyak desa yang gagal mengelola PLTS setelah dibangunkan pemerintah. Ramsyah menyebut, persoalan pertama adalah regulasi terkait operasional PLTS itu.

“Persoalan kedua, PLTS di tempat lain itu kebanyakan tidak memungut retribusi yang memadai. Mereka berfikir, karena ini gratis dari pemerintah, maka harus gratis juga pemakaiannya,” kata Ramsyah.

Padahal, sambung Ramsyah, retribusi yang kecil saja sudah bisa memenuhi kebutuhan perawatan, gaji operator, hingga pergantian alat yang rusak.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, Slamet Hadiraharjo mengapresiasi keberhasilan pengelolaan PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam. Apalagi pengelolaan secara mandiri tersebut jadi contoh bagi desa lain di Indonesia.

“Insya Allah, PLTS Komunal di Muara Enggelam salah satu Program Kementerian ESDM yg berhasil pengelolaannya di Indonesia. Bahkan kami dari Dinas ESDM Kukar dan BUMDes Bersinar Desaku, Desa Muara Enggelam pernah diminta sebagai narasumber untuk sharing sistem pengelolaannya,” kata Slamet.

Tak heran, sambungnya, ada beberapa kabupaten baik dari Kaltim sendiri maupun di luar Kaltim yang studi banding ke Desa Muara Enggelam. Kesuksesan Desa Muara Enggelam dalam mengelola kini menjadi contoh potret keberhasilan PLTS skala desa di Indonesia.

Desa Muara Enggelam merupakan salah satu PLTS yang tersukses yang dibangun pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga terpencil dan terisolir. Persoalan berikutnya adalah banyak yang gagal dalam pengelolaannya.

“Tapi yang saya lihat sekarang yang mengembangkan program PLTS Komunal malah Provinsi Kaltim,” ungkap Slamet.

Atas keberhasilan itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengapresiasi BUMDes Bersinar Desaku dengan membantu pengadaan baterai. Pekan lalu, bantuan tersebut sudah sampai di Desa Muara Enggelam.

“Ini wujud apresiasi kami kepada Desa Muara Enggelam yang sudah sukses mengelola PLTS Komunal sehingga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” kata Slamet.

Baterai baru tersebut kini sudah beroperasi dan menopang kehidupan warga desa terpencil itu. Kini, Ramsyah tinggal mempersiapkan dana untuk periodisasi baterai lima tahun yang akan datang.

Kejutan lain dari desa terpencil ini adalah penghargaan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi. Tak hanya sebagai role model PLTS komunal terbaik di Indonesia, pengelolaan listrik itu juga dianggap sebagai inovasi pelayanan publik.

BUMDes Bersinar Desaku menamakan inovasi tersebut dengan sebutan Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (Klik Me). Klik Me kemudian masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

“Hasil dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ini, diharapkan bisa memacu instansi pemerintah untuk tetap menciptakan inovasi yang lebih baik,” tulis pengumuman di web menpan.go.id.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan itu di Gedung Tribata Jakarta Selatan, Rabu, 25 November 2020 lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara, Wiyono, mengapresiasi raihan tersebut. Ini merupakan bentuk capaian penting dan merupakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

“Itu salah satu indikatornya terkait dengan reformasi birokrasi di mana kita memberikan pelayanan publik salah satunya terkait pelayanan listrik,” ujar Wiyono.