Komnas HAM Sebut Kekerasan di Tanah Papua Meningkat Sepanjang 2020

Peserta Aksi Kamisan ke-598 saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi Kamisan ke-598 mengangkat permasalahan dan meminta pemerintah menghentikan kasus Rasisme, Kekerasan dan Diskriminasi yang terjadi di Papua. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jayapura - Kekerasan di Papua sepanjang 2020 cenderung meningkat. Hal tersebut setidaknya diungkapkan Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, dalam diskusi terfokus memperingati Hari HAM Internasional, Kamis (10/12/2020).

Frits menyebut, peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua tidak sedikit menimbulkan korban jiwa, baik dari warga sipil, aparat keamanan, maupun gerombolan bersenjata. Banyak pihak menilai, katanya, keberadaan satuan pengamanan non organik yang ditempatkan di berbagai daerah di tanah Papua menjadi pemicu lahirnya kekerasan baru.

Penetapan satuan nonorganik itu, menurut dia, dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Selain itu publik juga mempertanyakan keberadaan satuan organisasi TNI bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III yang bermarkas di Timika," katanya.

Ia menilai, dalam konteks kebijakan pengamanan, keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III dinilai telah mereduksi kewenangan pengelolaan keamanan oleh Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua.

Keberadaan satuan pengamanan non organik dari luar Papua dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, kata dia, bertujuan menumpas anggota gerombolan bersenjata.

"Dari berbagai operasi penumpasan yang dilakukan aparat keamanan tak jarang masyarakat sipil menjadi korban. Kondisi ini telah menimbulkan dimensi persoalan baru yang dilematis, dimana sebagian warga sipil merasa terlindungi dan tetapi ada pula warga merasa ketakutan," katanya.

Secara terpisah, Wakil Kepala Polda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri, mengatakan, kehadiran tentara dan polisi di Provinsi Papua sebagai wujud bukti nyata negara harus hadir untuk memberikan rasa aman dan melayani masyarakat sehingga bisa beraktivitas secara lancar.

"Sinergitas TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah Papua," kata Fakhiri.

Sementara itu, akademisi Universitas Cendrawasih, Elvira, mengakui, perlu ada evaluasi dilakukan pemangku kepentingan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan keamanan.

Elvira mengharapkan, forum diskusi grup Komnas HAM Papua diharapkan dapat merumuskan satu keputusan untuk diberikan kepada pemerintah, satuan aparat keamanan TNI-Polri serta pemangku kepentingan lain.

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak juga video pilihan berikut ini:

600 lebih warga beberapa Kampung di Tembagapura dievakuasi menggunakan bus-bus PT Freeport mengungsi ke Papua. Mereka tiba di Timika dengan pengawalan ketat anggota Polri dan TNI. Mereka mengungsi menghindari kekerasan Kelompok Kriminal Separatis Be...