Upaya 2 Srikandi Mendobrak Kepemimpinan Patriaki di Kabupaten Bandung

Berdasarkan arsip 'Bupati Bandung dari Masa ke Masa' yang dimuat pada laman resmi Pemerintah Kabupaten Bandung, 7 Februari 2012, belum ada satupun perempuan yang menjabat Bupati Bandung dalam kurun lebih dari seabad.

Selama 174 tahun, dari 1846 hingga 2020, semua tampang bupati yang terpajang dalam arsip itu seluruhnya laki-laki. Sejak kepemimpinan Raden Wiranatakusumah IV sampai Dadang Nasser, tampuk kepemimpinan bergilir ke 16 lelaki yang didominasi kalangan bangsawan dan militer.

Sebelum kemerdekaan (1846-1945), para bupati adalah laki-laki berdarah biru. Kekuasaan berpindah dari satu raden ke raden lainnya, mulai dari Raden Wiranatakusumah IV sampai Raden Tumenggung Male Wiranatakusumah.

Memasuki kemerdekaan, tradisi itu tak pupus sama sekali. Selain status sosial bangsawan, para bupati kini berpangkat militer. Letkol R. Memed Ardiwilaga (1960-1967) adalah Bupati Bandung pertama dari kalangan angkatan bersenjata.

Setelahnya, secara bergantian jabatan berestafet kepada orang-orang militer lainnya, Kol Inf Masturi (1967-1969), Letkol Lily Sumantri (1969-1980), Kol Inf Sani Lupias Abdurrahman (1980-1985), Kol Inf D. Cherman (1985-1990), Kol Hatta Djatipermana (1990-2000).

Terakhir, Obar Sobarna (2000-2010). Obar masuk Akademi Militer tahun 1968, menjadi Anggota ABRI/TNI aktif hingga 1994. Diketahui, ia merupakan mertua Bupati Bandung saat ini, Dadang Nasser.

Sementara, Dadang bukan dari kalangan militer. Sebagai politisi, Dadang sempat menjabat Anggota DPRD Jawa Barat, setelahnya kemudian Dadang didapuk menjadi Bupati Bandung selama dua periode (2010-2020).

Dalam riwayat peralihan jabatan Bupati Bandung tersebut, baik dari kalangan bangsawan, militer maupun politikus, sosok perempuan absen sama sekali, tak pernah ambil bagian.

Tak heran, ketika Kurnia dan Yena mencalonkan diri menjadi Bupati Bandung, sebagian publik menunggu apakah mereka sanggup mencatatkan sejarah baru menjadi bupati perempuan pertama di Kabupaten Bandung.

Namun, berdasarkan versi hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu, 9 Desember 2020, keduanya kini tertinggal suara. Dadang-Sahrul meraih suara terbanyak 56,53 persen, Nia-Usman 30,77 persen, sementara Yena-Atep hanya mendulang 12,70 persen.

Versi lain juga menampilkan torehan yang tak jauh beda. Menurut hitungan sementara Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU, dua paslon itu masih kalah perolehan.

Di akses dari situs resmi KPU, Sabtu, 12 Desember 2020, pukul 14.30 WIB, Dadang-Sahrul meraup 55,1 persen (375.027 suara), Nia-Usman 31,3 persen (213.928 suara), dan Yena-Atep 13,6 persen (92.960 suara).

Perolehan tersebut memang bukan hasil akhir, baru 40,81 persen yang masuk. Suara yang dihimpun hanya dari 2.805 TPS, sementara total TPS di Kabupaten Bandung berjumlah 6.874 TPS.

Pengamat politik Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan menyampaikan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi perolehan suara di Pilkada Kabupaten Bandung, di antaranya kejenuhan akan politik dinasti, popularitas kandidat dan komposisi partai politik, dan persepsi terhadap perempuan.

Warlan berasumsi, persepsi yang meremehkan perempuan masih subur di kalangan pemilih Pilkada Kabupaten Bandung. Kendati persoalan tersebut bukan hal tunggal yang menentukan dulangan suara, persepsi kultural semacam itu tak bisa diabaikan dalam kotretan politik.

"Jika ada laki-laki yang baik mengapa mesti perempuan. Ada persepsi agama, keyakinan seperti itu," kata Warlan kepada Liputan6.com, Jumat (11/12/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memiliki pendapat yang sama. Menurut Dedi, ada dominasi tinggi dari pemilih tradisional di Kabupaten Bandung yang tidak menghendaki kepemimpinan perempuan. Alhasil, paslon laki-laki diuntungkan.

"Dadang-Sahrul terimbas pilihan tersebut sebagai satu-satunya kandidat laki-laki," lanjutnya.

Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus peneliti di Pusat Riset Gender dan Anak Unpad, Antik Bintari mencermati, persepsi pelemahan terhadap perempuan sangat mungkin dijadikan alat politik. Menurutnya, ujung pangkal dari persepsi demikian adalah budaya patriarki. Dalam budaya itu, lelaki selalu nomor wahid.

"Hulunya adalah budaya patriarki, menempatkan laki-laki itu lebih baik dan di atas segalanya, kemudian menjadi lebih penting dalam berbagai posisi struktural," katanya.

Antik menyampaikan, persepsi dan konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan hanya layak berada di ranah domestik itu masih terawat. Karenanya, jangankan masuk dunia politik, ketika perempuan masuk ke wilayah publik pun masih kerap memancing perdebatan.

"Budaya patriaki itu sangat mengakar. Secara basis agama, perempuan itu dianggap bukan pemimpin atau secara kultur perempuan dinggap cuma layak di dapur saja. Perempuan hanya warga kelas dua," katanya.

Persepsi yang menyepelekan peran perempuan itu saling bertaut Dengan sejarah panjang pemindahan kekuasaan di Kabupaten Bandung yang hanya berpusar di tangan laki-laki. Masyarakat akhirnya diandaikan lebih terbiasa dipimpin oleh sosok laki-laki.

Budaya patriarki, kata Antik, setidaknya akan melahirkan ketimpangan dalam empat hal, akses, partisipasi, manfaat dan kontrol. Tak hanya dalam lingkup politik, tapi semua aspek pembangunan. Dengan demikian, itu menjadi batasan terhadap ruang gerak perempuan, akhirnya perempuan bisa kecolongan start dari laki.

"Dalam konteks kultur patriaki, Jabar termasuk provinsi yang menurut saya nilai-nilai itu masih tinggi. Jelas ini dimanfaatkan sekali. Artinya belum ada kesetaraan gender," ungkapnya.

"Menurut saya, dua orang ini maju juga merupakan pendobrakan terhadap sebuah kultur. Jadi kalau lihat prosesnya mereka berani, terlepas mereka anak siapa, istri siapa," katanya.

Dalam masyarakat yang masih tumbuh dalam budaya patriarki, kata Aktik, pihak perempuan terkodisikan memiliki beban lebih. Untuk itu, Antik lebih memilih mengapresiasi keterlibatan mereka sebagai perempuan di Pilkada Kabupaten Bandung.

"Memang pendobrakan kultur, pendobrakan persepsi, itu tidak mudah," katanya.

"Mungkin masyarakat sudah terbiasa bahwa pemimpin kita itu lelaki, berbasis pada sejarah, ideologis, dan konstruksi sosial," katanya.

Tapi di lain pihak, Antik tetap melihat titik cerah. Dalam ruang demokrasi, ruang politik itu harus selalu terbuka untuk siapapun, laki-laki dan perempuan sepatutnya memiliki derajat yang sama. Secara fair dan setara, mereka layak berkontestasi. Politik itu, kata Antik, bukan hanya laki-laki.

"Tidak peduli kalah menang, bagi saya mereka sudah memenangkan sebuah pendobrakan atas sebuah nilai, kultur. Kemenangan dalam konteks lain," tutup Antik.