Akar Musabab IPM Gunungkidul Terendah di DIY

Siswa SD — Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Gunungkidul - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Gunungkidul masih terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara rinci, angka IPM di Kota Yogyakarta yakni 86,61, Kabupaten Sleman 83,84, Kabupaten Bantul 80,01, Kabupaten Kulonprogo 74,64 kemudian Kabupaten Gunungkidul 69,98.

Kepala Badan Pusat Statistik Gunungkidul, Rintang Awan Eltribakti Umbas mengatakan, angka Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul dari tahun 2019 meningkat 0,2. Adapun IPM sendiri didapat dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran per kapita. Diakuinya, kendala pada sektor pendidikan merupakan kendala paling sentral dalam meningkatkan IPM.

"Seharusnya lama RLS adalah 12 tahun, tapi faktanya RLS baru sekitar tujuh tahun lebih 21 hari bagi penduduk usia 25 tahun. Artinya sebagian besar di Gunungkidul hanya sekolah hingga kelas 1 SMP artinya tidak tamat sekolah," ucap Eltri, Kamis (21/01/2021).

Di sisi lain, bagi anak-anak usia 7 tahun di Gunungkidul, memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau sederajat. Dikatakan Eltri, angka ini diukur melalui lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

"HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena anak mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, kemudian kesediaan orangtua dalam memfasilitasi pendidikan bagi anak," papar Eltri.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, untuk meningkatkan IPM yang akan dilakukan Pemkab dengan meningkatkan komponen IPM. Salah satunya dengan meningkatkan melalui pendidikan kesetaraan dengan dukungan life skill.

"Untuk anggaran kami mengusulkan melalui APBN melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan serta DAK bidang lain terkait perekonomian misal DAK UMKM, dan juga prioritas APBD untuk sektor kesehatan dan pendidikan," ucap Sri.