Demi Selesaikan Sengketa Pilkada, KPU Indragiri Hulu Buka Kotak Suara Tanpa Perwakilan Bawaslu

Ketidakhadiran pihak Bawaslu ini membuat saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga, Marlius, kecewa. Dia menyebut seharusnya Bawaslu datang karena KPU Indragiri Hulu sudah mendapat surat membongkar kotak suara.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Saksi Paslon nomor urut tiga lainnya, Zaudi. Zaudi mengatakan bahwa Bawaslu selaku pihak berkompeten dalam pengawasan pembukaan kotak suara harusnya hadir.

"Bagaimanapun ada prosedur yang ditempuh para pihak. Kita berharap di dalam acara seperti ini yang berkompeten untuk hadir adalah Bawaslu," ujarnya.

Selain itu, saksi paslon nomor urut empat, Harianto juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia menyatakan Bawaslu harus mengawasi pengambilan bukti itu hingga ke MK.

"Kalau tidak dihadiri Bawaslu, KPU yang jadi bulan-bulanan," tegas Harianto.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyebut ketidakhadiran Bawaslu setempat bukan hasil pleno tapi berdasarkan pertimbangan pihaknya. Salah satunya pembukaan kotak suara itu sudah masuk ranah sengketa di MK.

"Sehingga Bawaslu tidak wajib hadir karena sudah masuk untuk pembuktian," kata Rusidi.

Rusidi menjelaskan, Bawaslu baru bisa hadir jika ada persetujuan ataupun perintah MK karena pengambilan formulir C-1 itu sudah diajukan sebagai dalil oleh pemohon.

Meski tidak hadir, Rusidi menyatakan pihaknya bakal tetap mengawasi apa yang dilakukan KPU. Hanya saja sifatnya tidak langsung tapi dengan mencari informasi ke berbagai pihak.

"Selain itu, Bawaslu tidak hadir karena kami nantinya sebagai pihak yang diminta memberi keterangan oleh MK, maka harus netral," ucap Rusidi.

Di sisi lain, Rusidi menyebut pembukaan kotak suara sudah masuk ranah pemohon ke MK. Apalagi, KPU sewaktu rekapitulasi sudah punya dokumentasi tanpa harus mengambil langsung di kotak suara.

"Dan itu masuk dalil pemohon, Bawaslu dalam posisi tidak ikut langsung tapi pengawasan," kata Rusidi.

Sebagai informasi, suara terbanyak di Indragiri Hulu diperoleh pasangan calon nomor 2. Namun, ada gugatan ke MK oleh pasangan lain yang hingga kini masih berlangsung.