Masih Ada Penolakan, Apa Kabar Tol Padang-Pekanbaru?

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru — Presiden Joko Widodo memantau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Jalan Padang Bypass Km. 25, Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat , (9/2). Pembangunan jalan tol ini akan tuntas pada tahun 2023. (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Liputan6.com, Padang - Pembangunan tol Sumatera Barat-Riau sudah dimulai sejak 2017. Namun sejumlah kendala terus terjadi mulai dari harga ganti rugi yang tak sesuai dan yang terbaru, masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota juga menolak tol yang dibangun melintasi lima nagari (desa adat) di daerah itu.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan pembangunan tol dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu ia meminta masyarakat agar mendukung hal tersebut.

"Sumbar ini sudah tertinggal, daerah lain sudah memiliki tol, ini kesempatan kita," katanya kepada Liputan6.com, Sabtu (30/1/2021).

Ia menyebutkan persoalan tol di Limapuluh Kota itu masih jauh dari pembangunan, karena sampai saat ini proyek jalan tol di daerah itu masih belum dimulai.

Oleh sebab itu, Wagub meminta masyarakat jangan terlalu cepat beranggapan negatif, karena itu masih bisa dimusyawarahkan.

"Kalau pembangunan infrastruktur ini gagal, maka takkan ada jalan tol di Sumbar," jelasnya.

Semua daerah di Sumatera ini, lanjutnya sudah punya jalan tol. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo juga meresmikan tol Kayu Agung-Palembang dan Dumai-Pekanbaru.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Menjelajah Keindahan Tol Kahyangan, Jalan Tembus Banjarnegara-Batang di Dieng

2 dari 2 halaman

Dukungan Masyarakat

Nasrul menyampaikan, pembangunan jalan tol tidak bertujuan membuat masyarakat miskin karena akan ada ganti rugi lahan sesuai dengan standar.

"Ayolah kita dukung program pembangunan Sumbar ini, karena daerah kita sudah tertingga," kata Nasrul.

Jika pembangunan jalan tol ini telah selesai nantinya, akan memangkas waktu tempuh Padang-Pekanbaru dari awalnya sekitar 9 jam pada waktu normal menjadi 3 jam saja.

Sebelumnya perwakilan warga di lima nagari Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi Kantor Ombudsman Sumbar, pada Kamis (28/1/2021).

Mereka mengadukan nasib lahan produktif dan pemukiman penduduk, yang akan terdampak jika pembangunan proyek Tol Trans Sumatera itu tetap dibangun.

"Kesimpulan kami, dalam proyek ini ada maladministrasi, karena sejak proses pemancangan masyarakat tidak diajak duduk bersama," kata Sekretaris Forum Masyarakat Terdampak Tol, Ezi Fitriana.