Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi ala Pekarangan Pangan Lestari Garut

Beberapa sayuran dan tanaman holtikultura lainnya cukup efektif ditanam warga untuk menjaga ketahana pangan masyarakat, terutama saat pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berlangsung di Garut, Jawa Barat, diklaim mampu menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama saat pandemi Covid-19 berlangsung.

Upaya ini cukup menggembirakan pemerintah, terutama sejak pengurangan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akibat refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah akibat Covid-19.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Garut Yudi Hernawan mengatakan, proses refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Kementan, tidak menimbulkan dampak signifikan bagi ketahanan pangan masyarakat Garut.

”Bagi dinas memang ada perubahan (Pengetatan anggaran), namun bagi masyarakat terutama di daerah aman-aman (ketahanan pangan) saja tidak bermasalah,” ujarnya Selasa (16/2/2021).

Menurut Yudi sebagai masyarakat agraris, penduduk daerah Garut terbiasa mengolah lahan miliknya menjadi potensi sumber pangan.

“Apalagi sekarang kami mulai gulirkan program pekarangan pangan lestari sehingga lebih tertata,” ujarnya.

Selain menjaga ketahanan, pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi sumber pangan warga, dinilai cukup efektif dalam menambah potensi pemasukan bagi mereka.

“Minimal ketika harga sejumlah komoditas pertanian naik, mereka tinggal petik di pekarangan rumah,” ujarnya.

Kondisi itu semakin dibutuhkan di tengan melemahnya sektor ekonomi masyarakat, akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Awalnya dulu kami gerakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sekarang Pekarangan Pangan Lestari (P2L) jauh lebih efektif,” kata dia.

Beberapa komoditas pertanian seperti sayuran dengan masa tanam berkisar 30-40 hari, hingga dan tanaman holtikultura yang bisa langsung dinikmati oleh warga.

“Ada juga cabai, tomat dan lainnya dengan masa tanam lebih dari 40 hari,” kata dia.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Bulog telah menyiapkan antisipasi jika terjadi kekurangan bahan pokok utama di Indonesia, yakni beras. Hal ini disampaikan, menyusul isu ancaman krisis pangan di masa pandemi Covid-19 yang tengah santer terdengar di masyarakat.

2 dari 2 halaman

Pangan Pengganti Beras

Dalam prakteknya, Dinas Ketahanan Pangan memberikan pendampingan mulai UPTD, Kepala Desa hingga kader penggerakan yang bergerak langsung di tengah masyarakat. “Intinya bagaimana mereka bisa digerakan untuk meningkatkan ketahuan pangan warga,” kata dia.

Saat ini program P2L yang dinilai sukses banyak dikembangkan di beberapa wilayah Garut utama. Sementara wilayah Garut selatan dengan hamparan lahan pertanian yang masih luas, belum terbiasa menerapkan sistem itu.

“Ada nilai positifnya, selain mempertahankan ketahanan pangan juga mengurangi pengangguran, kalau pengangguran meningkat maka potensi kemiskinan pun meningkat,” kata dia.

Beberapa pekarangan warga dengan lahan yang tidak terlalu luas, terbiasa ditanamai sayuran atau tanaman lainnya dengan pola penamanan yang tidak terlalu lama. "Ada juga yang menggunakan media bahan bekas, dan lainnya," ujarnya.

Namun meskipun demikian, untuk meningkatkan peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, Lembaganya tetap mengalokasikan anggaran hingga Rp 7 miliar tiap tahun untuk 500 ton beras.

“Beras itu kita siapkan untuk mengantisapi karawanan pangan, hingga rawan transien akibat bencana alam,” ujarnya.

Selain beras, untuk menambah potensi alternatif pangan pengganti karbohidrat, lembaganya juga melakukan sosialisasi tata cata pola konsumsi, hingga edukasi pentingnya pangan alternatif karbohidrat selain beras.

“Bisa umbi-umbian, talas, singkong, hingga pisang,” ujar dia.

Sebelumnya, untuk kedua kali dalam dua tahun terakhir, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) kembali dipotong Rp 6,33 triliun untuk pagut anggaran 2021 menjadi Rp 15,51 triliun dari sebelumnya Rp 21,84 triliun.

Tahun lalu, Kementan juga mendapatkan pemotongan anggaran hingga Rp 7 triliun. Namun meskipun demikian, pagu anggaran Kementan bisa saja dikembalikan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan termasuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan BPS pada triwulan III 2020, sektor usaha pertanian masih mampu menunjukan pertumbuhan 2,15 persen, kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) juga naik menjadi 103,25 persen dari sebelumnya 99,63 persen.