Kepala Kejati Riau Bidik Perusahaan Pemicu Karhutla

Kepala Kejati Riau dalam pelantikan Kepala Kejari yang baru di Riau. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Pekanbaru - Kepala Kejati Riau melantik enam Kepala Kejaksaan Negeri baru dan sejumlah koordinator. Pimpinan baru kejaksaan di daerah itu diminta membantu percepatan pembangunan ekonomi nasional karena pandemi Covid-19.

Selain ekonomi, Riau yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi prioritas. Dia menyebut bakal mengumpulkan seluruh Kepala Kejari untuk membahas kebakaran lahan.

"Itu nanti saya kumpulan semua, di mana saja titik-titik kebakaran lahan itu," kata Kepala Kejati Riau Jaja Subagja, Jum'at siang, 26 Februari 2021.

Adapun Kepala Kejari baru yang dilantik ada di Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak dan Kepulauan Meranti. Daerah tersebut selama ini menjadi langganan kebakaran lahan.

Tidak hanya perorangan, terduga pembakar lahan di sana juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Salah satunya daerah yang selalu menjadi perhatian adalah Kabupaten Pelalawan.

Selama bertahun-tahun, Kabupaten Pelalawan selalu menyumbang titik api dari perusahaan. Bahkan tahun 2019, Mabes Polri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun ke sejumlah perusahaan di sana.

Begitu juga dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Sejumlah lahan perusahaan di sana pernah disegel KLHK karena menjadi penyumbang kabut asap pada tahun 2019.

Sementara itu Kabupaten Kampar juga menjadi lokasi rawan karena sebagian tanahnya didominasi gambut. Terutama yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru sehingga asap kebakaran sering membatasi jarak pandang di ibu kota Provinsi Riau ini.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

SMK Komputama Jeruklegi Gandeng Telkom dan Carfix Siapkan Lulusan Ahli

2 dari 2 halaman

Buat Nyaman Masyarakat

Kepala Kejati Riau Jaja Subagja. (Liputan6.com/M Syukur)

Di sisi lain, Jaja mengingatkan jajarannya membantu mengatasi penyebaran Covid-19. Salah satunya mensukseskan vaksinasi Covid-19 yang sedang digalakkan pemerintah.

"Jangan sampai ada penyimpangan, begitu juga dengan pemulihan ekonomi nasional," kata Jaja.

Jaja mengatakan, pergantian pejabat merupakan kebutuhan organisasi. Yang diganti dan penggantinya merupakan jabatan promosi dan diharapkan beradaptasi dengan lingkungan seperti pegawai dan masyarakat.

"Program Jaksa Agung harus dilaksanakan ke daerah, melayani dengan baik dan ramah sehingga kinerjanya bisa diterima masyarakat," kata Jaja.

Jaja berpesan agar pejabat yang baru tidak melakukan perbuatan tercela. Kepala Kejari baru ataupun Asisten Bidang Pembinaan serta para koordinator baru diharapkan menjaga marwah Jaksa Agung.

Dia menyatakan, kejaksaan itu bukan hanya milik pegawai tapi juga rakyat. Oleh karena itu, pelayanan harus dilakukan transparan sehingga masyarakat tidak takut terhadap jaksa.

"Kalau masyarakat datang sambut dengan baik, sehingga ketika keluar dari kejaksaan wajahnya baik," kata Jaja.

Pemandangan di New Delhi India Sebelum dan Saat Dikepung Kabut Asap