Hari Pertama Jadi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Disambut Pendemo

Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (1/3/2021). (Liputan6.com/ Novia Harlina)

Liputan6.com, Padang - Hari pertama berkantor di 'Rumah Bagonjong', Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi langsung berhadapan dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi, Senin (1/3/2021).

Demonstran yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menuntut Pemprov Sumbar mengawal dugaan penyelewengan dana Covid-19.

Puluhan mahasiswa itu mulai melakukan aksi demo pada 11.30 WIB, kemudian sempat memblokir Jalan Sudirman karena pagar kantor gubernur ditutup dan dijaga ketat kepolisian. Namun pemblokiran jalan tu tak berlangsung lama.

Pantauan Liputan6.com di lapangan, mahasiswa juga membawa bendera organisasi dan spanduk bertuliskan "cabut Kepala BPBD Sumbar, "cukup kami yang disunat, dana Covid jangan", "PMII Sumbar bersama rakyat, koruptor harus ditangkap".

Koordinator Lapangan aksi, Muharsyad Al Azip menyampaikan sejumlah tuntutan terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19 di Sumbar, yang terindikasi adanya penyelewengan sebesar Rp49 miliar.

PMII Sumbar, katanya mengutuk keras segala tindakan korupsi di masa pandemi dan susahnya ekonmi masyarakat saat ini, dan meminta segala pihak terkait untuk transparan dalam menggunakan anggaran Covid-19.

"Kami menilai Kepala BPBD sumbar gagal menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan maupun kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19," kata Muharsyad, Senin (1/3/2021).

Kegagalan itu,lanjutnya terbukti dengan adanya LHP BPK tentang penyelewengan anggaran danan penanganan Covid-19. Pihaknya juga menuntuk Kalaksa BPBD Sumbar agar dipecat dari jabatannya.

Kemudian PMII berharap KPK ikut turun langsung ke Sumbar guna mendalami temuan LHP BPK tersebut dan menangkap oknum-oknum pejabat yang terbukti melakukan korupsi tanpa pandang bulu.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi yang menemui pendemo, mengatakan pihaknya akan melakukan tindaklanjut terhadap polemik anggaran Covid-19 ini.

"Panitia khusus yang dibentuk DPRD sumbar terkait temuan BPK ini sudah menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah provinsi, dalam waktu dekat kami akan sampaikan bagaimana hasilnya," kata Mahyeldi.

Setelah melakukan aksi demontrasi di kantor gubernur, sekitar pukul 14.00 massa bergerak ke kantor DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi yang sama.

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Aksi mahasiswa turun ke jalan mengkritisi langkah DPR RI terhadap sejumlah RUU yang dinilai bermasalah, seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan RUU KPK, mendapat sorotan dunia. Mulai dari Asia, Inggris hingga Amerika.