Tanggapan Pakar Hukum soal Wacana Presiden 3 Periode

"Di sejumlah negara lain yang menganut sistem presidensial itu juga membatasi dua kali masa jabatan seperti di Amerika itu dua periode masa jabatan. Karena selama ini, sistem presidensial itu hampir semua membatasi untuk dua kali masa jabatan, jika ingin memperjuangkan sistem presidensial itu ya mau tidak mau dua periode," ucap dia.

Ia juga tak mau berspekulasi terkait adanya agenda terselubung di balik wacana masa jabatan presiden tiga periode itu dimunculkan.

"Apa pun masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tetap kemudian kita harus bersumber kepada UUD, apalagi masa jabatan 2 periode presiden itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan besar saat reformasi. Terus sekarang dengan alasan satu dan lain hal ingin mengubah pondasi kenegaraan kita? Kan tidak pas, tetap saja harus menyesuaikan dengan UUD itu," tutur Jimmy.

Sementara itu, terkait kemungkinan ada perubahan aturan yang memungkinkan presiden bisa tiga periode, Jimmy menambahkan hal tersebut masih menimbulkan perdebatan yang besar.

"Kita lihat perubahan UUD, itu kan juga tertuang dalam pasal 37 UUD, Syaratnya itu kan diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR, kemudian harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR dan baru diputuskan oleh 50 persen lebih dari seluruh anggota. Jadi, polanya itu dalam UUD juga menekankan pada hal yang rumit, jadi tidak mudah mengubah UUD apalagi substansinya ini masih menimbulkan perdebatan yang begitu besar," dia menandaskan.