Rakornas Perpustakaan 2021, Pegiat Literasi dari Berbagai Daerah Siap Tukar Gagasan

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bakal digelar 22-23 Maret 2021 di Jakarta. Seluruh insan perpustakaan dan pegiat literasi dari berbagai daerah di Indonesia siap berkumpul. 

Mengusung tema Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Rakornas Perpustakaan tahun ini bakal digelar secara virtual menggunakan zoom. Sebanyak 10.000 peserta bakal meramaikan beragam diskusi tentang banyak persoalan dan tantangan terkait pengembangan literasi di Indonesia.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, Rakornas Perpustakaan penting untuk mengetahui peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan demi meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi, dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

"Meski pandemi Covid-19, rakornas harus tetap digelar untuk menyatukan tujuan dan program seluruh stakeholder perpustakaan di Indonesia," katanya, Kamis (18/3/2021).

Sehingga dari diskusi dan pertemuan berbagai stakeholder, bisa menghasilkan kesepakatan bersama supaya bisa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Indonesia khususnya meningkatkan budaya literasi, hingga memperoleh kecakapan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyatakan literasi sebagai kunci untuk berdaya saing. Tugas saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik sekaligus memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi.

Dalam Rakornas, konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang Perpustakaan secara intens akan dilakukan sehingga Perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menambahkan literasi kini mencakup kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pihaknya membuat terobosan seperti kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Lalu kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota.

"Pemerintah mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah, termasuk pustakawan sebagai aktor penting mewujudkan tema ini," jelas Amich.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpusnas guna mewujudkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan literasi diukur melalui dua indikator yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

"Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah. Sudah saatnya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Pasalnya, ketika kelembagaan masih digabung, maka penganggaran terkait literasi juga akan terbagi," tuturnya.

Simak juga video pilihan berikut ini: