Mahasiswa Desak Kejati Riau Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis

Untuk Indra Gunawan Eet, dia membantah menerima uang. Pengakuan mantan calon Bupati Bengkalis itu sempat membuat majelis hakim berang dan menyebutnya dengan kalimat "bengak".

Meski sudah dimarahi hakim, Indra Gunawan Eet tetap teguh pendirian. Dia membantah keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengaku menyerahkan uang kepada dirinya.

Akbar menambahkan, di persidangan juga terungkap Indra Gunawan Eet dan anggota DPRD lainnya, Syahrial, pernah menemui karyawan PT CGA, Triyanto di Surabaya terkait proyek jalan di Bengkalis. Saat dihadirkan ke persidangan, Triyanto menyebut kedua anggota DPRD tadi mengambil uang Rp1,5 miliar sebagai fee pengesahan.

"Kemudian ada nama Tajul Mudaris mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis meminta fee sebesar 4 persen kepada PT CGA," terang Akbar.

Triyanto juga mengakui ini dan menyebut ada pertemuan di salah satu warung kopi di Pekanbaru. Setelah pembahasan cukup alot, Triyanto sepakat ada 2,5 persen fee dari nilai proyek jalan di Bengkalis.

"Oleh karena itu kami mendesak Kejati Riau mengambil kasus ini dan memproses nama yang terungkap di persidangan," tegas Akbar.

Terpisah, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Muspidauan terkait tuntutan ini meminta mahasiswa membuat laporan resmi dan menyertakan bukti-bukti.

"Nanti akan diproses sesuai aturan yang berlaku," kata Muspidauan.

Muspidauan menambahkan, Kepala Kejati Riau membuat kebijakan baru soal penanganan perkara korupsi. Saat ini, dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara di bawah Rp5 miliar akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri.

"Itu kebijakan pimpinan yang baru, apakah sudah ada masuk laporannya, kita akan tangani sesuai ketentuan yang ada," tegas Muspidauan.