Rumah Disegel TNI, Warga Asrama Dewan Revolusi Banda Aceh Mengadu ke Ombudsman

Liputan6.com, Aceh - Aksi penyegelan rumah penghuni Asrama Dewan Revolusi di Dusun Gurita, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, oleh Kodam IM, Jumat pagi (9/4/2021) menuju ke babak yang lebih serius. Barisan pendamping warga telah menetapkan status urgen untuk kasus ini karena militer menunjukkan tanda-tanda tidak akan mundur.

Senin sore (12/4/2021), lebih kurang sepuluh prajurit dikerahkan untuk memasang papan berisi peringatan di halaman rumah yang diberikan pemerintah kepada Tengku M. Daud Beureueh sebagai kompensasi perdamaian pada waktu itu. Isinya, 'Tanah ini milik TNI AD, Cq Kodam IM.'

[bacajuga:Baca Juga](4510041 4515205 4507643)

Sebelumnya, Kodam IM telah mencabut segel terhadap sembilan rumah termasuk tempat usaha di hunian tersebut pada Minggu (11/4/2021). Belum diketahui apa yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk memasang patok di halaman rumah pimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) itu.

Perwakilan warga bersama kuasa hukum dari LBH Banda Aceh telah mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Aceh agar klaim militer yang menyebut tanah tersebut aset mereka diperjelas bukan dengan cara-cara koersi. Pengaduan juga dilayangkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Senin pagi (12/4/2021).

Ditemui Liputan6.com usai menerima laporan warga, kepala lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik itu, Taqwaddin Husin, berjanji akan segera bertemu dan berkoordinasi dengan para pihak, termasuk Kodam IM. Mengenai permintaan untuk mengingatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) agar segera memproses tahap sertifikasi tanah berdasarkan sporadik, Taqwaddin mengatakan bahwa dirinya akan memastikan status kepemilikan tanah ke BPN.

"Oleh para penghuni dikatakan hibah dari Dewan Revolusi, status hibah itu, apakah hak pakai, apakah hak milik, kami, kan, belum tahu. Status tanah, pendaftaran tanah itu ada pada BPN, mereka ini mesti berpondasi kepada BPN, sedangkan di pihak TNI, yang merasa berhak atas tersebut, itu juga datanya ada di BPN," jawab Taqwaddin.

Mengenai laporan adanya kecenderungan yang berujung intimidasi dilakukan aparat selama penyegelan berlangsung, Taqwaddin berharap TNI AD menunjukkan sikap yang lebih arif dan bijaksana. Dia juga berharap para pihak yang terlibat agar menahan diri.

"Apalagi ini memasuki bulan puasa. Orang berpuasa harus sama-sama menahan diri," pungkasnya.

Simak juga video pilihan berikut ini: