Bertahun-tahun Nasib Tak Jelas, GTT dan PTT Blora Curhat Lagi ke DPR

Di waktu yang sama, Edy Wuryanto saat diwawancarai Liputan6.com memaparkan penjelasan lebih detail yang disampaikan oleh mereka. Dia mengatakan, dari sekitar 3.000 lebih GTT/PTT di Blora, mereka tentu juga mengeluhkan nasib karena ingin diangkat melalui PPPK.

"Sesuai dengan komitmen Presiden, ingin menyelesaikan GTT guru secara bertahap. Paling tidak selama dua tiga tahunan. Tetapi, mereka punya persoalan legalitasnya yang nggak kuat karena hanya ditandatangani kepala sekolah. Itu nggak boleh, minimal harus kepala dinas pendidikan," ungkap Edy, sapaannya.

"Legalitas ini kita butuhkan agar ada pengakuan negara terhadap status mereka," kata dia lagi.

Anggota DPR RI dari Komisi IX ini berkomitmen akan membantu mereka. Serta akan mendorong Menpan dan Mendikbud untuk meningkatkan jumlah PPPK atau PNS di Kabupaten Blora.

Dia menjelaskan bahwa ada dua tugas utama Bupati Blora kaitan dengan GTT/PTT non kategori. Yakni, mengenai legalitas dan jaminan kesejahteraan mereka sebisa mungkin harus dipenuhi.

"Minimal gaji mereka ya UMK wajib lah, gimana caranya APBD ngatur. Serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun itu harus kalau bisa. Ini kan kewajiban negara karena bekerja di layanan publik milik pemerintah. Konsekuenlah, meskipun saya tahu APBD berat, tapi ya itu tugas Bupati. Jangan sampai kalah dengan kabupaten lain," ucap Edy.

Diketahui, wiyata bakti di Kabupaten Blora sangat minim honornya perbulan. Nilainya, yakni rata-rata mulai Rp150 ribu hingga kurang dari Rp1 juta.