Aktivis Makassar Laporkan Dugaan Penyelundupan Motor Listrik ke Bea Cukai

Ia mengatakan, secara yuridis tindakan penyidikan tidaklah terlepas dari kemampuan intelejen dalam mengungkapkan kejahatan/tindak pidana yang diduga sudah dan/atau sedang berlangsung.

Kasus hukum yang diadukan oleh lembaga APAK Sulsel ke Bea Cukai Makassar sebelumnya, telah disertai dengan bukti dokumentasi/foto temuan adanya barang bukti di TKP (tempat kejadian perkara).

"Sehingga seharusnya PPNS Bea Cukai segera turun dan tinjau lokasi (TKP) untuk mengamankan barang bukti. Barang buktinya kan ada di lokasi sampai saat ini," terang Jermias.

Secara mekanisme atau tata cara pengungkapan kejahatan/ tindak pidana yang diduga sedang terjadi, kata dia, sama sekali tidak menghalangi PPNS Bea Cukai untuk segera turun ke lokasi mengecek fisik barang dan kebenaran informasi sebagaimana pengaduan yang masuk.

Kewenangan PPNS Bea Cukai lewat badan intelejennya, lanjut Jermias, tidak boleh tinggal diam begitu saja menunggu pihak pengadu atau informan yang lebih agresif mengungkapkan tindak pidananya.

"Secara teknis dengan adanya pengaduan yang didukung barang bukti di TKP, maka wajib PPNS Bea Cukai mendatangi TKP untuk amankan barang bukti sebagai bagian dari tindakan hukum penyelidikan guna mengetahui apakah ada atau tidaknya suatu kejadian/peristiwa sebagai tindak pidana untuk dapat tidaknya dilakukan hukum penyidikan," jelas Jermias

Terpisah, Kepala Subseksi PKC V Bea Cukai Makassar, Daarmi Ali membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan pengaduan adanya dugaan penyelundupan motor listrik oleh lembaga APAK Sulsel.

Meski demikian, kata dia, pihaknya belum bisa menyimpulkan perkembangan tindak lanjut atas pengaduan dari lembaga yang dimaksud.

"Saya masih menunggu hasil laporan dari unit penindakan dan penyidikan," singkat Daarmi Ali.