BUMDes di Sumsel Kurang Optimal, Akademisi Disiapkan Jadi Pendamping

Liputan6.com, Palembang - Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Selatan (Sumsel), ternyata tidak berjalan optimal. Dari data Kolaborasi Kampus Pendamping (KKP) BUMDes Sumsel, ada sebanyak 2.800 BUMDes di 14 Kabupaten/kota di Sumsel, namun hanya 2.500 BUMDes yang terdaftar.

Karena berbagai kendala, dari ribuan BUMDes di Sumsel tersebut, hanya ada dua BUMDes yang berjalan efektif hingga saat ini.

Ketua KKP BUMDes Sumsel Prof.Joni Emerson menuturkan, peningkatan BUMDes di Sumsel akan dilakukan dengan melaksanakan pendampingan.

Salah satu caranya yaitu menyiapkan para dosen, yang akan menjadi pendamping BUMDes, sehingga bisa meningkatkan ekonomi desa.

“Kita menggelar kegiatan Training of Trainer (ToT) BUMDes dan Wira Desa. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan dosen dari berbagai kampus di Sumsel,” ucapnya, usai membuka ToT BUMDes dan Wira Desa di kampus Universitas Bina Darma (UBD) Palembang, Senin (24/5/2021).

Program yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Untuk mengembangkan dan meningkatkan BUMDes di Sumsel, diakuinya sangat perlu pendampingan terutama dari perguruan tinggi.

“Jika BUMDes berjalan optimal, bisa berdampak pada kemajuan desa, perekonomian warga dan usaha di desa,” katanya di Palembang Sumsel.

Setelah mendapatkan pelatihan tersebut, para dosen akan diterjunkan ke desa-desa, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Salah satunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pengelolaan BUMDes yang tersentuh teknologi.

Terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2001, sehingga memudahkan pengelolaan anggaran BUMDes.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Desa Klasemelek, Sorong, Papua Barat jadi desa mandiri dengan budidaya jamur tiram berkat bantuan BUMDes pemerintah.

2 dari 3 halaman

Pendampingan BUMDes

“Karena selama ini, pengelolaan BUMDes hanya dikelola oleh para warga di desa. SDM-nya memang lemah, sehingga akademisi perlu masuk untuk meninngkatkan potensi desa dan warganya,” katanya.

KKP BUMDes Sumsel yang diikuti oleh 35 perguruan tinggi di Sumsel, didukung oleh L2DIkti Wilayah 2. Beberapa kampus yang turut serta yaitu UBD Palembang, Universitas Palembang (Unpal) dan Universitas Sriwijaya (Unsri).

“Programnya memang pendampingan. Di Pulau Jawa bahkan sudah berjalan pendampingan seperti ini. Di Pulau Sumatra saja memang masih belum berjalan (pendampingan akademisi),” ungkapnya.

Ditambahkan Rektor UBD Palembang Sunda Ariana, jika semua perguruan tinggi bergerak membangun desa, Indonesia akan jauh lebih baik ke depan.

3 dari 3 halaman

Program Merdeka Belajar

“Kita bisa bergerak serempak meningkatkan potensi desa. Bersama dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi juga. Semoga ToT ini bisa bermanfaat untuk kita semua,” katanya.

Sinergi dua kementerian ini juga berkolaborasi dengan akademisi dan masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan dan memetakan potensi di tiap desa di Sumsel.

Untuk program Wira Desa sendiri, lanjut Rektor UBD Palembang, mahasiswa akan diarahkan untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapat dari kampus ke desa.

“Untuk Wira Desa, akan dimasukkan ke program Merdeka Belajar UBD Palembang, salah satunya program Kuliah Kerja Nyata (KKN),” ucapnya.