Nekat Mudik Lebaran, Pemkot Semarang Pecat Ratusan Pegawai Non-ASN

Kebijakan pemerintah pusat, kemudian ditindaklanjuti Sekda Kota Semarang dengan membuat surat edaran larangan mudik. Tidak berhenti di surat, wali kota juga mengaku telah melakukan sosialisasi.

“Itu sudah saya sampaikan berulang-ulang. Namun tetap ada pelanggaran itu tetap ada. Maaf konsekuensi dari pelanggaran itu harus ada tindakan,” tambah hendi.

Hukuman indisipliner pegawai, diterapkan kepada sekitar 569 pegawai. Pelanggaran yang dilakukan ada yang bilang lupa absen ada yang absen namun tidak di tempat atau berada di luar kota Semarang.

“Yang lain masih banyak mematuhi. Yang cukup banyak ada di PUPR,” kata dia.

Hanya karena nekat melanggar aturan, ASN yang masih staf dengan golongan III kehilangan pendapatan Rp6 juta potong pajak 5 persen, golongan II kehilangan Rp4,5 juta tanpa pajak. Untuk pelanggar setingkat kasi atau eselon 4 bisa kehilangan pendapatan hingga Rp9 juta potong pajak 5 persen.

ASN yang dihukum itu tersebar di sejumlah dinas, yakni:

1. Dinas Damkar 38 pegawai

2. Dinas Pendidikan 59 pegawai

3. Dinas Perkim 90 pegawai

4. Dinas Perikanan 5 pegawai

5. Dinas PU 105 pegawai

6. RSUD Wongso Negoro 208 pegawai

7. Distaru, putus kontrak semua

8. Disdakduk, putus kontrak semua.