Pertamina Bantah Ada Kelangkaan Gas Bersubsidi di Cisompet Garut

Liputan6.com, Garut - PT Pertamina Rayon V Bandung, Jawa Barat, memberikan klarifikasi ihwal dugaan kelangkaan gas bersubsidi (3 kg) yang terjadi di wilayah Garut selatan, kabupaten Garut.

Sales Branch Manager Rayon V Bandung wilayah Garut PT Pertamina, Risal Arsyad, mengatakan, isu dugaan kelangkaan bersubsidi kapasitas 3 kilogram di wilayah Garut selatan khususnya Kecamatan Cisompet, tidak benar.

“Data yang digunakan tidak representatif untuk mewakili keseluruhan, padahal ada banyak agen lain yang mengcover kebutuhan masyarakat di sana,” ujar dia, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, berdasarkan data pasokan yang ia kantongi, total kebutuhan gas di wilayah Kecamatan Cisompet mencapai 19.290 per bulan yang disalurkan melalui 18 pangkalan gas LPG 3 kg. Angka itu untuk mengcover kebutuhan sekitar 49 ribu jiwa penduduk yang mendiami kecamatan Cisompet.

“Jika dianalogikan penduduk miskinnya 20 persen saja, maka alokasi gas LPG 3 kg ke wilayah Cisompet sangat mencukupi tidak ada kekurangan,” ujarnya.

Melihat luasan wilayah serta jumlah penduduk, Risal menilai kebutuhan pasokan LPG 3 kg untuk wilayah Garut selatan memang masih terbilang kurang, namun kondisi itu terus ditangani dengan penambahan kuota secara bertahap.

“Di Garut pasti ada peningkatan setiap tahun, dan itu salah satunya dialokasikan untuk wilayah Garut selatan,” kata dia.

Juru bicara Hiswana Migas Garut Evi Hartaz Alvian mengatakan, kebutuhan pasokan Gas melon untuk wilayah Garut terus bertambah secara berkala setiap tahunnya.

“Sebelum pandemi 1,6 juta per bulan kini sekitar 1,7 juta per bulan, kalau per tahun naik dari sebelumnya 17 juta menjadi 19 juta tabung,” kata dia.

Saat ini total agen yang beroperasi mendistribusikan gas bersubsidi yang diberikan pemerintah, sekitar 39 perusahaan yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan Garut.

“Yang disebut kelangkaan itu orang berjubel 500 di setiap warung itu langka, ini hanya nyari satu dua jam gas wajar lah,” kata dia.

Menurutnya, persoalan pasokan termasuk harga gas melon memang menjadi perhatian pemerintah. Lembaganya meminta masyarakat, ikut berperan mengawasi pemakainan gas 3 kg yang hanya ditujukan bagi warga miskin tersebut.

“ASN di golongan tertentu dilarang bupati untuk tidak menggunakan hak warga miskin, kalau yan miskin berebut dengan yang kaya ya tentu kalah,” kata dia.

Tidak hanya itu, Evi meminta kalangan media aktif mensosiasliasikan penggunakan gas nonsubdisi dengan harga dan kualitas takaran gas yang lebih baik.

“Rata-rata warga miskin itu setiap bulan menggunakan 4 tabung gas atau sebanding Rp100 ribu, sementara bright gas hanya Rp 75 ribu jelas lebih murah,” kata dia.

Simak juga video pilihan berikut ini: