Dapat Lampu Hijau dari Kemenkeu, BPR Lestari Bisa Beli Agunan Kredit Macet Melalui Lelang

Liputan6.com, Denpasar - PT BPR Lestari mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi (MK). Hal itu karena BPR Lestari tidak bisa mengambil alih lelang agunan macet nasabahnya karena terjegal oleh Pasal 12 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Akibat terbentur aturan itu, aset yang menjadi jaminan nasabah yang tidak bisa melunasi kredit jadi tidak jelas alias terkatung-katung. Selain itu, menurut pemohon, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut berlaku diskriminatif terhadap BPR Lestari, di mana bank umum bisa mengambil alih agunan kreditnya secara lelang sedangkan BPR tidak bisa. Sehingga BPR Lestari mengajukan Judicial Review ke MK.

Sidang Judicial Review MK dengan nomor perkara 102/PUU-XVIII/2020 kembali digelar. Rabu (9/6/2021), sidang yang digelar secara daring di kantor Sari Law Ofice, Denpasar digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM.

Agenda kali ini mendengarkan keterangan dari Menteri Keuangan yang diwakili Sekjen Menteri Keuangan, Heru Pambudi dan dari pihak DPR RI diwakili oleh Mukhamad Misbahkun.

Simak juga video pilihan berikut ini: