Pemkab Berau Kecewa Terbitnya Izin Resort di Atas Laut di Pulau Maratua

Resort di Pulau Maratua — Sebuah resort di Pulau Maratua yang dibangun di atas laut. (foto: Abdul Jalil)

Liputan6.com, Samarinda - Sebagai pulau terluar di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, Maratua menyimpan keindahannya sendiri. Wajar saja, banyak investor yang melirik Maratau sebagai lokasi pengembangan bisnis mereka, utamanya bisnis resort.

Kendati hal ini menimbulkan efek positif bagi warga Pulau Martua, tetapi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengaku kecewa dengan sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Kekecewaan itu karena pemerintah pusat tetap memberikan izin pembangunan resort di atas laut.

“Kecewa pasti, tapi kami waktu cek ke resort yang baru buka di Maratua. Ternyata mereka mengantongi izin dari kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendirikan bangunan di atas laut,” jelas Masrani, Jumat (11/6/2021).

Dua Resort di Pulau Maratua Langgar Aturan Hingga Mengancam Ekosistem Laut

Menurut Masrani, kekecewaan itu muncul karena kewenangan pemberian izin berada di tangan pemerintah pusat. Saat ini dua resort yang tercatat oleh Dinas Pariwisata mendirikan bangunan resort di atas laut hanya dibiarkan.

Padahal kata dia, hasil tinjauan tim dari Dinas Pariwisata Kabupaten Berau, keberadaan resort di atas laut untuk di Pulau Maratua kurang layak, sebab mengurangi keindahan Maratua.

“Tetapi karena ini kebijakan pusat mau tidak mau daerah ikut,” ucapnya.

Akan tetapi, saat ini pemerintah kabupaten melalui Disbudpar Berau telah bersurat untuk menyampaikan protes kepada provinsi dan Kementerian Kelautan. Tetapi protes itu hanya berisi saran dan masukan.

Apalagi, selain mengurangi keindahan laut keberadaan bangunan resort di atas laut itu tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Terutama mengenai bangunan resort yang melewati garis sempadan pantai.

Dia mengakui pembangunan resort ini sebagai salah satu upaya memajukan Maratua, dengan memberikan kemudahan investor berinvestasi di daerah. Tetapi semestinya pemerintah pusat dapat memperhatikan tata ruang milik daerah.

“Sebagai pariwisatanya bertaraf internasional, semestinya pemerintah pusat perlu mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Jangan sampai banyaknya bangunan itu akan mengganggu keindahan pantai,” tutupnya.