Demo Bawa Spanduk 'Tangkap Gubernur Drakula' di Kejati Riau Berbuntut Panjang

Alhendri menyebut pengaduan ini disampaikan langsung oleh gubernur ke Polda Riau. Pasalnya, kejadian ini sudah masuk dalam delik aduan yang tidak bisa diwakilkan.

"Bukan delik umum jadi harus yang bersangkutan membuat aduan," ucap Alhendri.

Alhendri menyatakan laporan ini bukan gambaran Gubernur Riau Syamsuar anti kritikan. Dia menyebut Syamsuar terbuka dengan kritikan karena sudah sering menjadi sasaran demonstrasi.

"Namun jangan sampai menghina secara pribadi," ucapnya.

Terpisah, Al Qudri belum mengetahui ada aduan Gubernur Riau Syamsuar terhadap dirinya ke Polda. Namun, dia menyebut sikap gubernur ini terhadap demonstrasi AMPUN beberapa waktu lalu adalah sah-sah saja.

"Namun di sini kami berkesimpulan jika memang Gubernur Syamsuar betul melaporkan kami, ini membuktikan bahwa Pak Gubernur Syamsuar adalah gubernur anti-kritik," tegas Al Qudri.

Al Qudri menyatakan, budaya kritik sangat biasa di negara demokrasi. Sebagai acuan, Presiden Joko Widodo dan Erdogan di Turki tak terhitung mendapat kritikan.

"Jika memang Gubernur Syamsuar kita merasa bersih dan tidak bersalah, mengapa harus takut dan kalang kabut," kata Al Qudri.

Sebelumnya, Koordinator Umum AMPUN Riau Al Qudri mengatakan, pihaknya turun ke jalan karena menilai penanganan korupsi bansos Siak lamban di Kejati Riau. Dia menduga hal ini terjadi karena posisi politik sang gubernur.

"Padahal, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor PRINT-09/L.4/Fd.1/09/2020, sudah ditandangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, tertanggal 29 September 2020," kata Al-Qudri.

Al Qudri menerangkan, penyidik Pidana Khusus Kejati Riau sudah pernah memeriksa Sekda Riau Yan Prana Indra Jaya Rasyid pada Desember 2020. Yang bersangkutan sudah non-aktif karena menjadi pesakitan dalam korupsi anggaran rutin di Kabupaten Siak.

"Awalnya kami gembira dan mengapresiasi kinerja Kejati Riau. Penahanan Yan Prana Jaya dalam pemahaman kami, tentulah terkait kasus dana Bansos Siak," kata Al Qudri.

Belakangan, sambung Al Qudri, masyarakat Riau seperti terkena prank atau drama penegakan hukum. Pasalnya, Yan Prana ditahan karena skandal korupsi anggaran rutin Bappeda Siak tahun 2013-2017 Siak Rp2,8 miliar, sementara Bansos jalan di tempat.

Menurut Al-Qudri, berbeloknya arah penyelidikan Kejati Riau dari kasus Bansos menjadi anggaran rutin seperti pemotongan dana perjalanan dinas, belanja alat kantor, dan biaya makan minum di Bappeda Siak, hingga kini masih menjadi misteri dalam penuntasan kasus-kasus korupsi di Riau.

Dia menduga adanya kesan bahwa penahanan terhadap Sekda Yan Prana Jaya, sebagai strategi untuk melindungi orang tertentu dari jeratan hukum. Dia pun mendesak Kejati Riau agar serius menuntaskan kasus bansos untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Jaja Subagja, agar serius dan konsisten menyelidiki kasus dugaan korupsi bansos Siak Rp56,7 miliar. Kami mendukung jaksa segera memeriksa Gubernur Riau, Kejati tidak perlu takut, apalagi sampai ciut," tegas Al Qudri.