465 Hektare Mangrove Rusak, Indonesia Terima Hibah 1,8 Triliun

Kerusakan mangrove. (Foto: Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Batam - Keberadaan hutan mangrove tentu sangat membantu dalam penyerapan karbon dioksida dalam mengurangi polusi. Namun Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mencatat dari luas mangrove 3,31 juta di Indonesia 465,871 hektare di antaranya rusak.

Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pundyatmoko mengatakan 465,871 hektare mangrove yang rusak itu berada di sembilan provinsi dan akan direstorasi.

"Pemerintah Indonesia tahun 2021 mendapatkan hibah sebesar Rp1,8 triliun dari perusahan industri pengasil emisi Eropa," Kata Satyawan Pundy Purwoko, secara daring, Kamis (1/7/2021).

Menurut Satyawan 3,2 Juta hektare hutan mangrove di Indonesia merupakan 20 persen luas hutan mangrove dunia tentunya telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan polusi dunia.

"Dari 3,31 juta 465 ,871 hektar yang terdiri dari 9 Provinsi rusak dan akan direhabilitas, " kata Dia.

9 Provinsi yang hutan mangruvenya rusak meliputi Provinsi Sumatera utara kerusakannya 51,2 Hektare, Riau 153,1, Kepri 37,364, Bangka Belitung 80,696, Kalbar 16,423,Kaltim 17,879, Kaltara 18,817, Papua 58,539 ,Papu Barat 31,977, total 465 ,871 Hektar.

Faktor yang menyebakan mangrove rusak antara lain penebangan liar, pembukaan untuk tambak, pertanian masyarakat dan pembuatan arang, dan yang lainya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Laguna Segara Anakan Cilacap, Rumah untuk Buaya Muara

2 dari 2 halaman

Pemulihan Ekonomi Nasional

Data rehabilitasi kawasan mangrove. (Foto: Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari mengatakan di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Program PEN Rehabilitasi Mangrove yang dijalankan BRGM adalah Penanaman Bibit Mangrove yang berbasis masyarakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya ekosistem mangrove yang lebih asri, juga memberikan keuntungan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat, " Ujar Ayu Dewi Utari, melaui siaran tulis yang di terima Liputan6.com, Sabtu (3/7/2021)

Ia mengatakan Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM) dibentuk berdasarkan Perpres No. 120 Tahun 2020, merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melanjutkan restorasi gambut di 7 Provinsi dan mendapat mandat baru untuk merehabilitasi mangrove di 9 provinsi pada periode 2021-2024.

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi target rehabilitasi mangrove BRGM. Tahun ini, luasan target rehabilitasi mangrove di Kepri adalah 5.500 hektar dari 83.000 hektar target nasional. Disampaikan juga, terdapat 36 Pokmas yang akan melakukan penanaman bibit mangrove yang yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

Untuk memastikan kegiatan ini berjalan sesuai perencanaan, Pokmas juga diberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan fisik dan kapasitas penyusunan laporan pengelolaan keuangan.” Ini kita lakukan karena dana langsung di transfer ke Pokmas.

Untuk mempercepat rehabilitasi mangrove ini di Kepri, BRGM bekerja bersama BPDASHL Sei Jang Duriangkang Kepri.

"Mengingat, rehabilitasi mangrove merupakan tugas bersama dan keberhasilannya bergantung pada besarnya dukungan dan keterlibatan semua pihak," ungkap Ayu Dwi Utari.