Petugas Razia PPKM di Gorontalo Dinilai Arogan

Menurut dia, apa yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini, malah justru menimbulkan antipati dari rakyat. Apalagi yang dibubarkan adalah mereka para pedagang kecil yang mencoba menghidupi keluarga mereka dari hasil dagangan yang mereka perjualbelikan.

Fian mengatakan aparat seharusnya mengambil peran sesuai dengan fungsi yang ada. Melindungi, mengayomi dan melayani. Lindungi rakyat, ayomi rakyat, layani rakyat bukan justru mengintimidasi, dan menakut-nakuti rakyat.

"Janganlah seperti itu, jadilah petugas yang memberikan hal yang meneduhkan di tengah masyarakat," ia menandaskan.

Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Stmik Gorontalo Sandi Mobi menilai masyarakat Gorontalo terkesan dipaksa harus mengikuti pemberlakukan PPKM, yang belum waktunya diterapkan. Apalagi, razia yang mengatasnamakan PPKM itu, sudah tidak manusiawi lagi.

“Dasar mereka razia PPKM apa? Sementara Gorontalo di luar dari 15 daerah yang wajib menerapkan PPKM. Apalagi razia PPKM, yang dilakukan aparat penegak hukum di Kota Gorontalo, ini terkesan arogan,” kata Sandi.

Menurut Sandi, jika razia dilakukan dengan dasar PPKM, bisa dipastikan razia itu tidak sesuai dengan konstitusi dan terkesan merampas hak-hak rakyat. Masyarakat juga butuh makan untuk bertahan hidup. Jangan, kebiri kehidupan masyarakat dengan berdalih PPKM.

“Apalagi razia yang dilakukan sudah tidak manusiawi lagi. Jangan dalam razia ini, dijadikan ajang cari muka di hadapan pimpinan. Kami juga mendengar informasi, sifat arogansi oknum pimpinan di salah satu institusi, yang memimpin razia menggunakan cara-cara premanisme,” ucap dia.

Soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Gorontalo mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo Ismail Madjid. Menurutnya, hal ini dilakukan tak lain untuk melindungi masyarakat dari Covid-19. 

“Di Kota Gorontalo perkembangan terkait Covid-19 mengalami kenaikan. Bahkan untuk virus varian Delta sudah ada di Kota Gorontalo,” kata Ismail.

Ismail menuturkan, terkait penertiban yang saat ini dilakukan oleh tim gabungan Polres Gorontalo Kota, TNI, Polri dan Satpol PP sudah ada beberapa pelaku usaha yang menaati.

Pemerintah Kota Gorontalo (Pemkot) membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka usaha. Namun dengan adanya peningkatan kasus Covid-19, waktu operasi dibatasi. 

“Perlu diketahui kami sebagai pemerintah bukan menyusahkan para pengusaha, tetapi lebih ke pencegahan penyebaran virus mematikan tersebut,” ia menandaskan.