BI: Dampak PPKM Darurat Jadi Recovery Perekonomian Bali

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho (Dewi Divianta/Liputan6.com)

Liputan6.com, Denpasar - Kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang hinggal tanggal 2 Agustus 2021 menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho dalam jangka panjang akan menjadi angin segar untuk recovery atau kebangkitan perekonomian khususnya di Pulau Dewata.

"PPKM darurat dalam jangka pendek sedikit menjadi pil pahit untuk perkembangan perekonomian," katanya dalam webinar bertajuk Memperkuat Resiliensi Dunia Usaha di Era PPKM Darurat di Denpasar, Sabtu (17/7/2021).

Ia menyebut kebijakan PPKM Darurat untuk jangka panjang akan menjadi recovery terbaik untuk perbaikan perekonomian Bali.

"PPKM darurat efek jangka panjangnya akan membawa dampak yang baik untuk perbaikan perekonomian Bali. Karena kebijakan ini akan menekan angka penyebaran Covid-19, di mana angka Covid-19 terkendali maka akan semakin mempercepat perbaikan perekonomian di Bali," ujar dia.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Heboh Bupati Sebut Banyumas Zona Oranye dan Longgarkan Kegiatan Masyarakat, Ini Klarifikasi Husein

2 dari 2 halaman

Dampak Vaksinasi untuk Perbaikan Perekonomian

Menurutnya, selain kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang dalam jangka yang panjang, tapi, langkah vaksinasi Covid-19 bisa memberikan optimisme untuk pemulihan perekonomian.

"Target vaksinasi yang awalnya 1 juta orang per hari akan dinaikkan menjadi 2 juta per hari pada bulan Agustus nantii," kata Trisno.

Ia melanjutkan, di masa pandemi peran data, informasi dan survey menjadi sesuatu yang sangat penting. "Berperan sebagai leading indicator penyusunan perkembangan perekonomian ke depan dengan muara yang bisa menjadil penentu arah kebijakan perekonomian nasional," tutur dia.

Sementara itu, beberapa survei telah dilakukan, seperti survei konsumen (SK) untuk mengetahui perkiraan konsumsi rumah tangga ke depan, survei kegiatan dunia usaha (SKDU) hal itu untuk mengetahui indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara tri wulan, selanjutnya survei penjualan eceran (SPE) untuk melihat pergerakan nilai penjualan pada tingkat eceran.

"Bank Indonesia Provinsi Bali juga menggelar survei insidental sesuai kondisi dan kebutuhan terkini. Seperti dampak bantuan sosial terhadap pola konsumsi kepada 160 responden masyarakat di Bali penerima bansos (bantuan sosial)," kata dia.