Liputan6.com, Banten - Di tengah pandemi Covid-19 dan laju perekonomian warga yang tak menentun imbas PPKM, sebanyak lima pimpinan DPRD Banten bakal mendapat mobil dinas baru.
Uday Syuhada, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) langsung menentang rencana tersebut. Dirinya mengatakan, mobil dinas baru DPRD Banten sangat menyakiti hati rakyat yang sedang kesulitan mengais rezeki.
Menurut Uday, seharusnya para pejabat tinggi di Banten tidak mengutamakan hidup mewah dan menikmati sarana dan prasaran di saat rakyat masih kesulitan menghidupi dapur mereka.
Advertisement
"Tak nampak sedikitpun sense of crisis dari para penguasa di Banten dalam situasi darurat saat ini. Di mana letak rasa keprihatinan mereka? Tak adakah rasa malu pada rakyat yang saat ini sedang menjerit?," ujar Uday Syuhada, Jumat (23/7/2021).
Dalam situs resmi LPSE Banten, https://lpse.bantenprov.go.id/eproc4/nontender/19147099/pengumumanpl, tertulis nilai anggaran mobil dinas tersebut mencapai Rp2,8 miliar yang pengadaannya dilakukan oleh Sekretariat DPRD Banten. Spesifikasi mobilnya Toyota Camry 2.5 V A/T, 6-speed otomatis, kemampuan mesinnya 2494 CC.
Â
Simak juga video pilihan berikut ini:
Respons Sekwan DPRD Banten
Sekretaris Dewan DPRD Banten, Deni Hermawan mengaku telah membatalkan pengadaan mobil dinas bagi lima pimpinan legislatif itu. Alasannya, saat ini masih terjadi pandemi Covid-19.
"Itu di usulkan tahun 2020 melalui penganggaran. Tadinya kita berharap di masa pandemi, tahun 2021 ini bisa landai atau selesai, tapi kecendrungan sekarang membutuhkan perhatian khusus, atas pertimbangan pimpinan, kami membatalkan kegiatan tersebut," kata Deni, Jumat (23/7/2021).
Menurut Deni, kendaraan dinas yang saat ini dipakai lima pimpinan DPRD Banten, merupakan kendaraan bekas yang dipakai oleh pimpinan periode 2014-2019. Dianggap lawas, harus ada kendaraan baru bagi wakil rakyat tersebut.
"Kendaraan roda empat yang digunakan pimpinan DPRD sekarang ini, menggunakan periode 2014-2019 yang lalu, produksi tahun 2015, pertimbangan umur pakai, layak dilakukan penyegaran-penyegaran," terangnya.
Pihaknya juga mengklaim ada Rp31 miliar anggaran di DPRD Banten yang di refocusing untuk penanganan Covid-19. Termasuk biaya pemeliharaan dan perawatan ruang fraksi partai politik (parpol), dialihkan untuk penanganan Corona.
"Ada Rp 31 miliar (yang terkena refocusing). Pengadaan lelang kendaraan, lelang pemeliharaan pembangunan, itu dibatalkan," katanya.
Advertisement