'PETI' di Hutan Adat Kami (III)

Meski sekarang penambangan emas tanpa izin enyah dari Hutan Adat Guguk, tetapi hutan adat milik masyarakat hukum adat Guguk, masih rawan digarap tambang ilegal. Hal ini karena Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi, sampai sekarang masih menjadi episentrum penambangan emas liar.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin itu leluasa beroperasi. Ironisnya telah memasuki kawasan hutan dengan pola masif. Metode penambangan emas ilegal yang paling banyak dilakukan di daerah itu adalah menggunakan alat berat dan membuat lubang galian, yang disebut lubang jarum.

Sangat sukar mewancarai pekerja tambang. Umumnya para pekerja tambang anti dengan orang-orang dari luar. Tapi beruntung saya dipertemukan dengan dua orang mantan pekerja tambang ilegal yang pernah bekerja di wilayah Kabupaten Merangin.

Dengan syarat nama disamarkan, mereka bersedia bercerita bagaimana pola dan cara kerja tambang emas ilegal yang sampai sekarang sulit diberantas. Bahkan, sering kali pola penambangan emas leluasa menjarah kawasan hutan.

Alber--bukan nama sebenarnya, seorang mantan operator alat berat tambang liar di Kabupaten Merangin bercerita bahwa penambangan emas ilegal kebanyakan dimiliki oleh orang-orang berduit. Masyarakat biasa yang tak punya modal, kata dia, hanya menjadi pekerja.

Menurut dia, butuh modal yang banyak untuk menambang emas. Bisa dibayangkan hanya untuk menyewa satu alat berat saja dibutuhkan dana berkisar Rp120 juta per bulan.

Alat berat bekerja selama 24 jam, belum lagi ditambah biaya bahan bakar minyak untuk mengoperasikan alat berat. Dalam sehari semalam dibutuhkan 12 galon minyak solar, yang satu galonnya berisi 20 liter.

"Kalau orang biasa mana mampu menyewa alat berat segitu besarnya," ujar Alber.

"Tidak sembarangan orang yang main di penambangan emas tanpa izin (Peti) ini karena butuh modal yang besar itu," sambung Alber.

Pemodal itu, kata dia, juga merekrut pekerja dari masyarakat setempat. Bahkan, ada juga yang merekrut pekerja dari luar daerah seperti dari pulau Jawa.

Selain direkrut sebagai operator alat berat, para pekerja itu ditempatkan pada bagian anggota asbok--orang yang bekerja memisahkan emas dengan tanah.

Dalam satu kelompok di dalam satu galian misalnya, anggota asbok berjumlah 7 orang. Mereka akan bekerja seharian penuh dan mendapat bayaran 7 persen dari emas yang didapat. Kalau emas tak dapat para pekera itu tak mendapat upah.

"Kalau dapat emas dijual harganya 100 juta, berarti kita dapat upah 7 persen, artinya upah Rp7 juta dan itu masih dibagi 7 orang anggota asbok," ujarnya.

"Itupun kalau dapat emas, kalau enggak dapat emas ya enggak dapat uang," kata Alber.

Dengan upah tersebut, menurut dia, bekerja di sektor tambang emas ilegal banyak ruginya. Yang untung hanya dinikmati pemodal. Namun, hal itu, kata Alber, tetap dilakukan pekerja karena tak ada pilihan profesi lain.

"Main Peti itu seperti berjudi, ruginya 99 kali dan berhasilnya satu kali. Malang setahun beruntungnya satu hari," kata Alber yang baru saja meninggalkan pekerjaannya sebagai operator alat berat tambang emas ilegal itu.

Alber mengatakan, bukan rahasia umum lagi aktivitas penambangan emas masih marak dan "aman" sampai kini. Menurut dia, selain aktor utamanya pemodal berduit, persoalan penambangan emas ilegal ini juga sudah sangat kompleks.

"Misalnya ada alat berat mau kerja, nanti di jalan kita setor ke aparat, terus dikawal, makanya alat berat itu bisa sampai masuk ke hutan," kata dia.

Alber sendiri mengaku berhenti menjadi operator lata berat itu lantaran sadar pekerjannya lebih banyak dampak buruknya. Selain tidak untung, pekerjannya juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Kini, Alber menjadi seorang pegiat wisata di tanah kelahirannya.

"Dampaknya buruk nanti untuk anak cucu. Saya sadar pasti Peti ini nanti menimbulkan dampak buruk karena lingkungan rusak, hutan gundul," ujarnya.

Selain Alber, ada pula Siraj--bukan nama sebenarnya. Siraj adalah mantan porter yang membawa minyak. Dia membawa minyak untuk alat berat penambangan emas ilegal di dalam hutan belantara Merangin.

"Kalau minyak itu ada bosnya lagi, saya cuma antar sampai di lokasi Peti," kata Siraj.

Pagi-pagi subuh ia sudah menjemput minyak di rumah bosnya. Dia harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer melewati jalur bekas alat berat, menembus hutan dan menyeberangi sungai.

Dalam satu kali jalan, Siraj mampu membawa minyak satu jeriken besar ukuran 35 kilogram. Berjalan kaki menembus hutan ia habiskan waktu 12 jam lamanya. Beban berat di pundaknya, tak menyurutkan pemuda 18 tahun itu demi medapatkan pundi-pundi rupiah yang baginya tak seberapa.

"Sistem antar minyaknya pakai surat DO (delivery order), satu kilonya diupah Rp7 ribu," ujar Siraj.

Dia mengatakan, kondisi hutan di Merangin sudah banyak yang gundul akibat dijarah penambang emas ilegal. Aktivitas penambangan kini lebih banyak menyasar kawasan hutan karena lebih aman dan lebih banyak mengandung logal mulia.

Bekerja menjadi pengantar minyak yang ia lakoni hanya mampu bertahan delapan bulan. Kini Siraj, telah beralih profesi menjadi tukang deres di kebun karet.

"Saya benar-benar berhenti jadi porter minyak. Sekarang jadi tukang motong karet karena kebetulan sekarang (harga karet) lagi bagus," ujar Siraj.

"Kebanyakan yang kerja di Peti itu karena enggak ada kerja lain, jadi ya mereka terpaksa. Kalau ada kerja lain yang lebih baik, saya yakin pasti lebih memilih beralih profesi lain," ujar Siraj.

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi--sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu konservasi menyatakan, tahun 2020 masih menjadi tahun yang berat bagi lingkungan di Jambi. Tutupan hutan di Jambi yang seharusnya bisa sebagai penyeimbang ekosistem terus mengalami degradasi.

Dari analisis geospasial menggunakan citra satelit lansat TM 8 yang dilakukan tim Geographic Information System (GIS) KKI Warsi, kini kawasan hutan di Jambi tinggal 882.272 hektare. Tutupan hutan Jambi setiap tahun semakin menyusut.

"Ini menunjukkan hutan Jambi sudah sangat sedikit, sehingga yang tersisa hanyalah nyaris di kawasan konservasi dan lindung," kata Direktur KKI Warsi Rudi Syaf, dalam sebuah catatan akhir tahun 2020.

Kehilangan tutupan hutan di Jambi, kata Rudi, terjadi setiap tahun. Hal itu disebabkan oleh peningkatan aktivitas penambangan emas ilegal atau tambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang sudah makin jauh masuk ke dalam hutan. Selain rusaknya kawasan hutan juga didorong laju illegal logging.

Kerusakan hutan disebabkan aktivitas tambang emas ilegal yang masuk ke dalam hutan. Sepanjang 2020 penambangan emas ilegal di Jambi sudah mencapai 39.557 hektare, yang mencakup Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil di Kabupaten Kerinci.

Kajian KKI Warsi menyebutkan secara fungsi kawasan tambang emas liar masih saja terjadi, bahkan temuan terbaru mereka semakin garang menyasar hutan konservasi. Di Kabupaten Merangin, selain pernah beraktivitas di hutan adat, tambang emas liar juga menyasar Taman Nasional Kerinci Seblat.

"Kalau lihat dari peta di hutan guguk itu kelihatan ada (bukaan tambang)," kata Sukmareni, Manajer Komunikasi KKI Warsi.

Hilangnya hutan dan kerusakan ekosistem sudah menyebabkan provinsi yang berjuluk "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" itu sangat rawan dengan bencana ekologi. Sepanjang 2020 dengan fenomena La Nina, curah hujan lebih banyak 20-40 persen.

Dampak kerusakan ekosistem hutan itu menyebabkan banjir terjadi di banyak tempat. Dari catatan Warsi terdapat 11.144 rumah terendam banjir tersebar dari dari Kerinci sampai ke Kota Jambi pada tahun 2020.

Dampak dari penambangan itu juga menyebabkan sungai-sungai menjadi keruh. Dengan kondisi ini mengisyaratkan perhatian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mutlak untuk segera dilakukan.

"Perbaikan tata kelola kehutanan dan akses masyarakat mengelola hutan dan lahan menjadi sangat penting," kata Direktur KKI Warsi Rudi Syaf.

Aktivitas tambang emas liar di Jambi sudah menjadi persoalan klasik. Walau sudah menjarah kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan, tetapi belum ada solusi permanen untuk menghentikannya.

Meski aparat juga terus menangkap pelaku beserta peralatannya, namun aktivitas tambang liar masih tetap beroperasi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi dalam sebuah kajiannya meyebutkan, sebanyak 6.000 alat berat yang beroperasi di sektor ilegal itu.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Merangin Abu Bakar dalam sebuah forum diskusi yang digelar Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) menyebutkan, pola penambangan emas ilegal terbagi dalam empat kategori, yakni; penambang tradisional, mesin dompeng, lubang jarum, dan menggunakan alat berat.

"Aktivitas Peti ini tak murni urusan perut lagi, tapi sudah menjadi bisnis, mencari kekayaan dan untuk hidup mewah," kata Abu Bakar.

Para Kades di Merangin, sebut dia, sepakat penambangan emas lias yang merusak lingkungan harus dihentikan. Solusi permanen yang ditawarkan adalah pemerintah daerah harus memberikan sumber pendapatan masyarakat sehingga pekerja bisa beralih dari sektor ilegal tersebut.

Senada dengan Abu Bakar, Kepala Desa Guguk Muhammad Hijazi mengatakan solusi untuk mengatasi aktivitas tambang liar itu adalah dengan meningkatkan sumber ekonomi dari sektor perkebunan seperti komoditas karet.

Menurut dia, sebagian besar masyarakat tergiur bekerja di tambang emas liar ini karena harga komoditas karet murah. Sehingga kondisi ini memaksa masyarakat menjadi pekerja tambang.

"Kalau masyarakat punya pekerjaan nyadap karet, dan harga karet bagus mungkin masyarakat akan fokus di profesi nyadap karet itu," ujar Hijazi.

Selain itu, dibutuhkan pula komitmen pemerintah dalam penegakan hukum bagi pemodal yang "bermain" di sektor ilegal ini.

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Donny Osmon mengakui bahwa masih banyak ancaman yang terjadi di kawasan hutan adat di Jambi.

"Ancaman yang paling banyak itu seperti perambahan, illegal logging, dan tak terkecuali tambang liar juga menjadi ancaman serius. Ini yang menjadi target kita," ujar Donny.

Peran serta masyarakat, menurut Donny, dibutuhkan dalam melindungi kawasan hutan. Sebab dengan telah diberikannya akses kelola hutan, masyarakat juga punya kewajiban dalam melaksanakan perlindungan.

"Kita siap bersinergi dengan masyarakat untuk mengamankan hutan, peran serta masyarakat diperlukan bersama-sama untuk mengamankan hutan. Bentuknya bisa patroli bersam," Donny mengatakan.

Apa yang dikeluhkan Anshori Hasan dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Hutan Adat (KHPA) Guguk menjadi contoh kecil masyarakat pengelola hutan yang masih berjibaku atas persoalan tambang emas liar.

Meski masyarakat mempunyai perangkat hukum adat untuk membentengi hutan mereka, tetapi nyatanya tambang liar belum mampu dibendung. Mereka masih butuh bantuan dari pemangku kebijakan, sebab bisa kapan saja tambang liar itu datang lagi merangsek ke hutan yang menjadi rumah satwa langka itu.

"Penambangan emas tanpa izin memang masih menjadi tantangan dan ancaman di hutan adat kami," kata Razali.

(Bersambung)

Ini adalah bagian ketiga dari seri tulisan tentang Hutan Adat Guguk: Harapan untuk masa depan hutan hujan di Sumatra yang tersisa. Simak laporan pendahulunya:

“Adat Terpatri, Hutan Lestari (Bagian ke-1)”

“Tak Serakah Mengambil Manfaat di Hutan Ulayat (Bagian ke-2)”

*Liputan ini didukung oleh Rainforest Journalism Fund, Pulitzer Center