Tanggapan Kades hingga Wabup Blora soal Kericuhan Data BLT Dana Desa di Medsos

Liputan6.com, Blora - Beredarnya data penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memicu kegaduhan sejumlah kalangan di media sosial.

Sebab, data tersebut mengategorikan adanya 10 desa terburuk dalam menyalurkan bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19.

Kepala Desa Botoreco, Sujono saat dikonfirmasi menyatakan, beredarnya data penyaluran BLT DD yang direalisasikan pada tahap pertama yaitu bulan Januari hingga bulan Mei 2021 hanya sebatas pressing.

"Itu kan hanya untuk pressing saja. Yang jelas, Botoreco bukan yang terburuk. Yang di bawahnya masih banyak," ujar Sujono kepada Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).

Terkait kegaduhan yang terjadi, dirinya mengaku tidak masalah meskipun desanya tersebut dikategorikan desa terburuk dalam merealisasikan bantuan untuk warganya.

"Tidak apa-apa karena kritikan itu saya bisa belajar dan bisa lebih dewasa menyikapi masyarakat," kata Kades asal Kecamatan Kunduran ini.

Menurut Sujono, BLT DD tahap kedua belum disalurkan karena dana desa yang berasal dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening pihaknya.

Dirinya menyebutkan hasil musyawarah desa (musdes) Botoreco yang dibuka oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ada sebanyak 594 KPM yang sudah masuk DTKS.

"Termasuk kemarin ada BST itu jumlahnya 69. Karena enggak boleh dobel, makanya dari DD-nya itu jumlahnya 37 karena sudah ter-cover bantuan lain," ucapnya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini: