Karut Marut Bantuan Pangan di Bandung Barat, dari Kualitas Buruk hingga Harga Tinggi

Temuan buruknya kualitas beras dalam program BPNT pemerintah memang bukan perkara baru, bahkan Komisi VIII DPR RI selaku mitra pemerintah, telah menyampaikan kondisi itu bulang kali ke Kementerian Sosial. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Bandung Barat - Anggota DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily, meminta aparat penegak hukum di wilayah hukum Polda Jabar, turun tangan menindaklanjuti temuan Tim Saber pungli Provinsi Jawa Barat terhadap pemalsuan kualitas beras dan melambungnya harga telor dalam program bansos sembako BPNT di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Bagi saya kalau melanggar hukum tentu silahkan penegak hukum mengusutnya," ujar dia, saat dikonfirmasi, Rabu (11/8/2021).

Menurut Ace, temuan pemalsuan kualitas beras dalam program BPNT pemerintah memang bukan perkara baru. Bahkan, Komisi VIII DPR RI selaku mitra pemerintah, telah menyampaikan kondisi itu berulang kali ke Kementerian Sosial.

"Memang ada beberapa mekanisme pengadaan, ada yang melalui e-warung dan agen, seharusnya melalui e-warung bisa menjaga harga dan kualitas barang yang wajar tanpa mengurangi kualitas," papar dia.

Meskipun demikian, Ace berharap dengan temuan itu, bisa menjadi pembuka pintu dalam proses penanganan hukum, terhadap mereka yang terlibat dalam pengadaan bansos Sembako program BPNT tersebut.

"Pada prinsipnya, agen atau e-warung seharusnya mengedepankan kualitas sesusai pengadaan BPNT, jangan main-main, kualitas harus betul-betul diperhatikan," ujar dia mengingatkan.

Selain pemalsuan kualitas beras, temuan tim saber pungli juga mengungkap fakta baru melambungnya harga telur yang dijual melebihi harga normal di pasaran, yang disertakan dalam program sembako BPNT tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak video pilihan berikut ini:

Mensos Risma resmi menonaktifkan 21 juta data penerima bansos karena ganda

2 dari 2 halaman

Proses Hukum

Hal senada disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nanggolah. Menurutnya, temuan-temuan Tim Saber Pungli itu bisa menjadi pijakan aparat penegak hukum dalam mengungkap sengkarut kasus itu.

"Permainan bansos ini, bukan rahasia umum lagi banyak fakta yang terjadi, seperti di Jatim ketahuan sebelum dibagikan berasnya busuk, sudah ada ulat, nah ini jangan sampai terjadi," ujarnya.

Menurutnya, temuan kasus bansos di KBB terbilang berani di tengah proses hukum terhadap bupati Bandung Barat yang terjerat kasus pada dugaan bantuan sosial (Bansos).

"Jangan sampai masyarakat yang tengah sulit ditambah dengan bantuan yang menyedihkan seperti itu, ini sangat keterlaluan," kata dia.

Untuk memutus mata rantai dugaan kecurangan komoditas program bansos Sembako BPNT tersebut, politikus Demokrat itu meminta agar seluruh oknum yang terlibat diproses secara hukum.

"Saya selaku anggota DPRD Jabar mengutuk oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti itu. Itu jelas ada pidananya, kalau dia melanggar pidana ya dihukum," kata dia.

Sebelumnya, Tim Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat menemukan dugaan adanya indikasi pemalsuan kualitas beras, serta bahan lainnya seperti telur dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam investigasi yang dilakukan tim saber pungli, ditemukan fakta pemalsuan kualitas beras, termasuk telur yang diduga dijual melebihi harga pasar. Padahal, seharusnya komoditas yang diberikan harus sesuai dengan petunjuk dan teknis aturan yang telah ditentukan.

Selain beras dengan kualitas buruk, kemudian harga telur yang dijual di kisaran Rp28.000-29.000 per kilogram, melebihi harga eceran pasaran yang berada di angka Rp22.500 per kilogram. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun.