Tenang Saja, Masuk Mal di Palembang Tak Perlu Tunjukkan Kartu Vaksin Covid-19

Masuk Tanah Abang Tunjukan Kartu Vaksin, Pedagang Keluhkan Sepi Pembeli — Pedagang melihatkan kartu vaksin di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (27/7/2021). Dengan kembalinya dibuka Pasar Tanah Abang penjual mengeluhkan pembeli yang sangat sepi akibat peraturan baru yang mewajibkan menunjukkan kartu vaksin Covid-19 saat hendak berbelanja. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Palembang - Pemerintah pusat sudah menginstruksikan daerah yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, untuk menerapkan peraturan khusus.

Yakni, para pengunjung pusat perbelanjaan atau mal, harus menunjukkan sertifikat vaksin hingga tanggal 16 Agustus 2021 mendatang.

Di Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri, Kota Palembang menjadi satu-satunya daerah yang berstatus PPKM level 4.

Namun Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan, jika persyaratan kartu vaksin saat masuk mal belum diberlakukan di Kota Palembang.

Menurutnya, persyaratan kartu vaksin untuk masuk pusat perbelanjaan memang belum bisa diberlakukan di Kota Palembang.

“Kalau 70 persen (vaksin terlaksana), mungkin saja. Tapi vaksin kita belum maksimal, hanya 15 persen saat ini,” ucapnya, Jumat (13/8/2021).

Dia mengatakan, jika persyaratan kartu vaksin bisa masuk mal, sama saja dengan menutup mal di Kota Palembang.

Apalagi mal di Sumsel, hanya ada di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau Sumsel saja. Sehingga, persyaratan tersebut tidak memungkinkan dilakukan.

“Misalnya mal dibuka, jadi bisa saja tutup. Karena hanya 15 persen warga Sumsel yang baru divaksin,” katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pemberlakukan masuk ke dalam pasar memakai kartu vaksin direspons oleh pedagang. Pedagang menyebut kebijakan tersebut ribet bagi pedagang dan pengunjung.

2 dari 2 halaman

Syarat PTM

Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumsel, Berapa Biayanya? — Gubernur Sumsel Herman Deru akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Sumsel (Dok. Humas Pemprov Sumsel / Nefri Inge)

Dia juga mendukung sekolah kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun dia menegaskan, jika persyaratan utama

Aku dukung jika dibolehkan sekolah, tapi satu syarat yang tidak boleh diubah, harus izin orang tua untuk anaknya sekolah.

“Saya dukung, tapi satu syarat yang tidak boleh diubah. Harus izin orang tua untuk anaknya bersekolah (PTM),” katanya.

Mendapatkan informasi tersebut, Suryana (67), warga Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumsel turut mendukung PTM digelar dengan prokes yang ketat.

Karena, ketiga cucunya sudah sekitar satu tahun belajar online, sehingga dia merasakan ada perbedaan hasil pembelajaran online dan tatap muka.

"Semoga segera terealisasi PTM, saya mendukung tapi dengan prokes yang ketat. Apalagi cucu saya sudah antusias, ketika waktu itu PTM digelar. Dia juga sudah masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), bisa bertemu juga dengan teman-teman baru," katanya.