PPKM Cirebon Bertahan di Level 4, Ini Kata Wawalkot Cirebon

Penjelasan Wakil Wali Kota Cirebon Melihat Fakta PPKM Bertahan di Level 4 — Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati optimis bisa menekan angka kemiskinan di Kota Cirebon. Foto (Istimewa)

Liputan6.com, Cirebon - Pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM. Namun, dalam perpanjangan tersebut Kota Cirebon belum turun level meski kota dan kabupaten lain di Jawa sebagian besar turun level.

Dalam perpanjangan PPKM sendiri, Kota Cirebon diketahui masih bertahan di level 4. Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengakui sudah bekerja maksimal dalam upaya menurunkan angka positif covid-19.

Dia menyadari, status level 4 yang masih disandang Kota Cirebon karena beberapa faktor. Seperti keterisian pasien yang ada di rumah sakit Kota Cirebon hingga aktivitas masyarakat yang tak lepas dari Kota Cirebon.

"Seperti kita ketahui rumah sakit kita yaitu RSD Gunung Jati Cirebon menjadi RS rujukan Covid-19 se-Ciayumajakuning bahkan regional Jawa Barat," ujar Eti, Jumat (27/8/2021).

Dia mengungkapkan, sebagian besar pasien Covid-19 yang dirawat di RS wilayah Kota Cirebon adalah warga luar daerah. Eti menyebutkan, data terakhir yang diterima ada 65 persen warga Kabupaten Cirebon positif covid-19 dirawat di rs wilayah Kota Cirebon.

Dia menjelaskan, perlunya sinergitas antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon dalam upaya penanganan covid-19. Eti mengatakan, batas wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon sangat tipis.

"Sebagian besar aktivitas masyarakat di Kota Cirebon juga diisi warga Ciayumajakuning. Kalau siang penduduk bisa mencapai 2 juta orang kalau malam hanya warga kota saja. Untuk itu pentingnya sinergitas," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Insiden tawuran terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon karena berebut tahta

2 dari 2 halaman

Dukungan

Selain itu, tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon juga sudah maksimal melayani pasien Covid-19 dari berbagai daerah. Namun, upaya tersebut belum berbanding lurus dengan pembayaran tunjangan nakes khususnya yang menangani pasien Covid-19.

Eti mengaku, APBD Kota Cirebon masih dianggap belum maksimal memenuhi pembayaran nakes. Baik yang di rumah sakit maupun dua hotel yang disewa Pemkot Cirebon untuk menampung pasien isoman.

"Kita sudah berusaha keras tapi APBD terbatas pembayaran nakes saja tidak penuh hanya 50 persennya saja. Jadi mari kita bekerja sama Pemkab dan Pemkot Cirebon untuk menangani Covid-19," ajak Eti.

Dia mengaku, sebagian besar program kerja Pemkot Cirebon sudah difokuskan untuk penanganan Covid-19. Mulai dari pembayaran nakes sampai kepada pemberian bantuan sosial.

Termasuk, kata Eti, Pemkot Cirebon juga pernah menyediakan dapur umum yang terpusat di Dinsos. Eti mengaku, selama ini regulasi yang diterapkan Kota Cirebon cukup menghambat aktivitas masyarakat.

Namun, kata dia, hal itu semata-mata untuk mencegah angka kenaikan positi Covid-19 dan upaya menurunkan status leveling.

"Usaha kita mulai dari tracking sampai vaksin hampir tiap hari bahkan sudah hampir 51 persen. Vaksinasi kita berada di urutan kedua setelah Kota Bandung. Kita sudah luar biasa menganamkan upaya terjadi Covid," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Eti memohon dukungan dari pemerintah kabupaten sekitar bersama menangani Covid-19 walau levelnya sudah berbeda.

"Kalau kabupaten dibuka Kota Cirebon ditutup bagaimana ceritanya bisa kendalikan covid-19. Contoh di kawasan Tuparev buka tapi ketika masuk ke Kota Cirebon tutup pasti imbasnya ada. Orang belanja saja sebagian besar di Kota Cirebon kalau tutup juga berimbas," ujar Eti.