Sukses

Capaian Vaksinasi Covid-19 Sumedang Terbaik di Jabar, Bupati Ungkap Rahasianya

Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari Presiden Indonesia Joko Widodo atas capaian vaksinasi terbaik di Jawa Barat yakni 245.116 jiwa dari jumlah 923.200 sasaran.

Liputan6.com, Bandung - Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari Presiden Indonesia Joko Widodo atas capaian vaksinasi terbaik di Jawa Barat yakni 245.116 jiwa dari jumlah 923.200 sasaran atau mencapai 26.55%. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika memberikan arahan kepada Gubernur serta Forkopimda Jawa Barat dan Bupati/Walikota se-Jawa Barat di Teras Pendopo Kabupaten Kuningan, Selasa (31/8/2021).

Menurut Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, capaian vaksinasi tersebut merupakan hasil inisiasi dan kerja keras dalam mencari vaksin ke berbagai sumber agar masyarakat Sumedang mendapatkan vaksin demi terwujudnya herd immunity dari Covid-19.

"Pemerintah Daerah Sumedang mengucapkan terima kasih kepada AU, AL, Polda Jabar, anggota DPR RI Tb. Hasanudin, anggota DPR RI Farah Mutia, IKA Unpad, IPDN yang telah berpartisipasi mengalokasikan vaksin untuk warga sumedang," ujarnya.

Pemkab Sumedang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh 35 Puskesmas, Urkes Polres Sumedang, Kesdim 0610 Sumedang, Urkes Brimob Polda Jabar, Tim Mobile Vaksin Dinkes, Pos Vaksin Dinkes, RSUD dan pihak lainnya yang bahu-membahu mendistribusikan vaksin kepada masyarakat Sumedang.

"Semoga seluruh masyarakat Sumedang bisa mendapatkan vaksin dan pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam arahannya mengatakan, perkembangan kasus harian Covid-19 di Indonesia mencapai puncaknya di bulan Februari 2021 sampai di angka 12.800 orang per hari. 

"Maret, April, Mei pernah turun secara nasional di angka 2.600 orang per hari. Tapi karena mudik dan varian delta, maka meloncat di 56 ribu di pertengahan Juli," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, pada saat itu Epidemiolog memperkirakan bahwa bulan Agustus bisa masuk ke angka 80 ribu, September bisa di 160 ribu dan kalau tidak bisa mengerem bisa seperti India di atas 400 ribu. 

"Alhamdulilah (berkat) kerja keras, pemerintah daerah, provinsi kabupaten/kota dan pusat dan semuanya (tidak terjadi). Saya melihat semua bergerak bersama-sama menyelesaikan ini sehingga pada hari kemarin itu menjadi 5.400 kasus secara nasional," ucapnya.

Jokowi menegaskan agar semua tetap hati-hati jangan sampai hilang kewaspadaan terhadap virus Covid-19. "Begitu kita kehilangan kewaspadaan, naiknya tidak terkendali, sulit dikendalikan. Kecepatan kita melokalisir mengisolasi. Karantina baik wilayah yang terkecil," katanya.

Kegiatan tersebut juga diikuti Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan beserta unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang secara virtual dari Pendopo Kabupaten Kuningan.

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

2 dari 2 halaman

BOR Rumah Sakit Rendah

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam laporannya kepada presiden menyatakan saat ini keterisian rumah sakit hanya 16,9 persen yang merupakan sejarah terendah dalam BOR di Jawa Barat.

"BOR rumah sakit kami di akhir Juli lalu mencapai puncaknya di angka 91 persen. Sekarang turunnya sangat jauh. Tingkat kematian juga di bawah rata-rata nasional 1,9 persen, kasus aktif tinggal 3,28 persen atau 22 ribu pasien aktif, sudah tidak tertinggi lagi dibanding provinsi lain," kata dia.

Sesuai arahan presiden, kata gubernur, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kesembuhan dan mengurangi tingkat kematian pada program pengiriman obat gratis yang dananya dari APBD. 

Selain itu, dia juga melaporkan, PPKM di Jawa Barat mayoritas sudah di Level 3 dan sudah tidak ada lagi PPKM Level 4, serta sedang semuanya didorong memasuki PPKM Level 2.

"Karena kedaruratan sudah terlewati maka fokus kami sekarang adalah bekerja sama menyelesaikan vaksinasi. Seperti yang Bapak saksikan, vaksinasi terbagi oleh tiga pihak. Satu oleh pemerintah daerah, Kedua oleh TNI Polri, dan Ketiga dari organisasi profesi, organisasi politik, dan lainnya," ujarnya.