Cagar Budaya Muarajambi Tak Berdaya Dikepung Batu Bara

Lima prahoto tanpa muatan itu parkir berjejer di lokasi penumpukan batu bara di pinggir sungai Batanghari, Desa Kemingking Luar, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada 13 Agustus lalu. Berada tak jauh di belakangnya, belasan orang terlihat sedang sibuk dengan aktivitas pemugaran Candi Teluk I.

“Kalau mau wawancara sama Kepala BPCB Jambi aja, Pak Agus,” kata Andreas Novianto, Arkeolog BPCB Jambi yang ketika itu sedang mengawasi pemugaran di Situs Candi Teluk I.

Di dalam bangunan situs candi itu dalam kondisi runtuh. Sementara dari hasil pemugaran pada bangunan perwara, pagar keliling, dan gapura berhasil menampakan susunan bata. Ratusan pecahan keramik, genteng, dan fragmen diduga Arca Dwarapala pun ditemukan di dalam situs candi.

Bangunan situs Candi Teluk I seluas 50x50 meter--menjadi bagian Kawasan Cagar Budaya Muarajambi itu, hanya dipagari kawat. Aktivitas perusahaan mulai dari: penumpukan batu split, cangkang sawit sampai penumpukan batu bara bercokol di sekeliling bangunan situs candi.

Di sekitar lokasi bangunan candi, alat berat berkelir oranye terlihat sedang mengaduk-gaduk di atas tumpukan cangkang sawit. Di sisi barat bangunan candi, alat berat lainnya sedang terparkir.

Sementara itu hanya berjarak belasan meter di sisi utara bangunan candi, tumpukan batu bara terlihat mulai menipis karena sebagian telah diangkut ke tongkang. Di dermaga Jetty WPS/PMP di pinggir sungai Batanghari, kapal tongkang bersandar dengan muatan batu bara.

Analisis spasial menggunakan platform Google Earth, keberadaan Candi Teluk I ini terimpit. Tampak di sekelilingnya warnanya hitam pekat. Ditarik garis lurus antara situs dengan stockpile batu bara hanya berjarak puluhan meter.

Berdasarkan informasi dari seorang sumber menyebutkan, bahwa kawasan stockpile di sekitar Candi Teluk I tersebut dikelola dan dimiliki oleh seorang bernama Tanoto Jacobes--taipan asal Jambi. Ia sangat terkenal memiliki tanah jembar di kawasan Kemingking. Tak hanya itu, ia juga cukup disegani oleh kalangan birokrat di Jambi.

Tanoto Jacobes atau Ayong tak menampik bahwa tanahnya yang berada di situs bangunan Candi Teluk I digunakan untuk stockpile batu bara. Namun, dia menepis kekhawatiran soal keberadaan batu bara membuat pelestarian situs cagar budaya tak maksimal.

“Mana berani kita ganggu, kita kasih BPCB kerja pemugaran di sana,” kata Ayong ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jambi pada 11 Agustus lalu.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi Agus Widyatmoko mengatakan semua pihak harus komitmen untuk melestarikan Cagar Budaya Muarajambi. Ini menurut Agus, merupakan amanat Undang-undang No 11/2010 Tentang Cagar Budaya.

“Sekarang yang penting bagaimana kita mencari solusinya, kita tidak boleh egois juga. Ini adalah persoalan bersama, kita bareng-bareng memecahkan persoalan ini,” kata Agus ketika ditemui di Desa Muara Jambi.

Dalam pelestarian Cagar Budaya Muarajambi di kawasan itu, pihaknya menerapkan strategi diplomasi secara halus (soft diplomasi) kepada perusahaan di sana. Semua pihak, kata Agus, tidak boleh ada yang dirugikan karena industri-industri tersebut lebih dulu beroperasi jauh sebelum area Percandian Muarajambi ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

“Semua tidak boleh dirugikan, sehingga nanti pada finalnya semua akan tercapai, bisa terintegrasi. Apa yang kita jalankan dalam pelestarian semua akan merasakan dampak positifnya dari cagar budaya,” ujar Agus.

Sekarang menurut Agus, pemerintah pusat telah menaruh perhatian khusus kepada Percandian Muarajambi. Percandian yang luasnya delapan kali dari Borobudur itu telah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional.

Berbagai kementerian akan terlibat dalam pengembangan kawasan ini, termasuk Kementerian ATR/BPN yang akan menindaklanjuti dari penetapan ini.

“Nanti ada dari Kementerian ATR/BPN yang menata ruangnya, bagaimana fungsi-fungsi kawasannya, jadi kita tidak bekerja sendirian,” kata Agus.

“Persoalan di Muarajambi adalah persoalan bersama,” sambung Agus.

Junus Satrio Atmodjo, Arkeolog Senior yang juga Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) mengatakan, pelestarian KCB Muarajambi perlu sangat hati-hati. Kepentingan industri tidak boleh mengendurkan semangat melestarikan situs yang akan diturunkan untuk generasi mendatang.

Junus yang sudah lama meneliti situs Muarajambi berpendapat, industri-industri itu tidak cocok di area tersebut. Namun, persoalannya keberadaan industri tersebut juga menjadi masa lalu yang kelam bagi Muarajambi karena industri itu lebih dulu beroperasi sebelum area tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

“Sekarang untuk menyikapi itu yang dibutuhkan adalah komitmen untuk sama-sama melestarikan situs,” kata Junus.

Pada 30 Desember 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ketika itu dipimpin M Nuh menetapkan Percandian Muarojambi sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB). Kawasan seluas 3.981 hektare itu terdaftar dalam registrasi nasional dengan No Regnas CB.11.

Penetapan ini mestinya digunakan untuk percepatan menyelamatkan Kawasan Percandian Muarajambi dari berbagai kepentingan industri yang merusak.

Tapi penetapan ini nyatanya tidak ampuh melawan ekspansi industri ekstraktif sehingga cagar budaya itu masih tak berdaya menghadapi gempuran kepentingan industri. Lantas ada apa di balik keengganan pemerintah menyelamatkan situs bersejarah itu?

Jawaban Bupati Muaro Jambi Masnah Busro masih sama dengan apa yang dikatakan pada tahun 2019 lalu. Dikonfirmasi kembali pada 26 Agustus lalu, ia mengatakan bakal mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sisi selatan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi.

“Nanti dalam waktu dekat ini kami akan mengajak Kadis untuk turun ke lokasi untuk mengkoordinasikan,” kata Masnah ketika ditemui di Komplek Museum Percandian Muarajambi.

Selama ini Pemda Muaro Jambi menurut Masnah, tidak mendapatkan kontribusi terkait pendapatan dari sektor industri batu bara di kawasan tersebut. Ia melempar kewenangan soal batu bara itu ada di pemerintah pusat.

“Yang jelas pendapatan negara, tapi kalau dari pendapatan asli daerah (PAD) enggak ada karena ini langsung dari pusat, begitu juga stockpile batu bara,” ujar Bupati.

Bupati Masnah Busro mengakui bahwa batu bara di kawasan itu tak hanya berdampak pada situs Percandian Muarajambi. Partikel debu batu bara dari yang berterbangan juga bisa mengancam kesehatan warga di Desa Muara Jambi.

Pengakuan Masnah soal dampak kesehatan adalah kenyataan. Setiap musim kemarau, masyarakat di Desa Muara Jambi kelimpungan menghadapi partikel batu bara.

Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Muara Jambi Nita Sartika menilai, aktivitas perusahaan tak hanya membuat polusi udara buruk. Ia pernah mendapat keluhan bahwa debu hitam itu juga sampai masuk ke dapur rumah warga.

“Kita tinggal di lingkungan yang sehat saja masih bisa sakit, apalagi kalau tinggal di lingkungan dan udara yang kotor. Kasian orang tua dan anak-anak,” kata Nita pada 2 September lalu.

Dia menyebutkan, data kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) setiap tahun fluktuatif. Namun ia sudah bisa memastikan setiap musim kemarau selalu terjadi lonjakan penderita ISPA dan diare yang berobat ke Puskesmas. Nita bilang, dalam jangka panjang bahaya debu batubara bisa memicu dampak lebih serius pada paru-paru.

“Pekan ini saja ada 26 orang yang berobat ke sini karena ISPA,” kata Nita Sartika. seraya menambahkan kelompok usia lanjut dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap paparan debu batu bara.

Dalam kesempatan sebelumnya Kepala Desa Muara Jambi Abu Zar AB mengatakan, terdapat tiga rukun tetangga (RT) yang paling berdampak debu batu bara. Ketiga RT itu, yakni RT01, 02, dan 03 yang paling dekat dengan lokasi lapangan penumpukan batu bara.

Adapun sekitar 250 kepala keluarga di Desa Muara Jambi yang paling berdampak debu batu bara. Menurut Abu Zar, di lokasi penumpukan batu bara itu tak hanya satu perusahaan yang perusahaan yang beroperasi. Khusus di desanya kata Abu, terdapat lima perusahaan stockpile batu bara yang beroperasi.

Agustus tahun lalu, Pemerintah Desa memanggil salah satu perusahaan stcokpile yang beroperasi. Pihak Pemdes ingin meminta solusi konkrit tentang permasalahan yang dihadapi warga desa.

PT Tegas Guna Mandiri (TGM), salah satu perusahaan penumpukan batu bara, datang menemui pemerintah desa. Perusahaan datang diwakili pejabat perusahaan bagian legal dan hukum.

Dalam pertemuan itu, perusahaan mengklaim telah memperhatikan tata kelola lingkungan agar debu batu bara tidak sampai ke perkampungan warga. Perusahaan juga mengklaim saat musim kemarau mereka beraktivitas muat batu bara pada malam hari.

"Kita juga sudah mengadakan conveyor yang otomatis supaya debunya tidak kemana-mana, ditambah lagi penyiraman. Jadi dampak-dampak debu bisa dikurangi," ujar JA Ginting, pejabat bagian legal dan hukum PT TGM.

Di sisi selatan seberang Sungai Batanghari, Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebuah kapal tongkang sedang memuat batu bara dari tempat penumpukan. Muatannya hampir penuh hingga membentuk lima gunungan batu bara di atas tongkang.

Beberapa saat kemudian, kapal tongkang yang lain dengan muatan batu bara melaju pelan ke hilir sungai Batanghari menuju laut lepas pesisir timur Jambi. Sementara perahu-perahu milik nelayan desa melaju pelan membelah sungai Batanghari yang keruh itu.

Nampak jelas di tubir Sungai Batanghari di seberang desa tua itu, saban hari kapal tongkang bersandar di permukaan air Sungai Batanghari. Sungai purba terpanjang di Sumatera itu arusnya tenang, sama tenangnya dengan sikap pemerintah mengatasi persoalan yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi.

Keberadaan industri di kawasan tersebut jelas tak sesuai dengan semangat pelestarian cagar budaya yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 secara gamblang disebutkan bahwa Kawasan Cagar Budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Selain itu, keberadaan industri stockpile batu bara di tubir Sungai Batanghari, juga melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Perda tersebut, pasal 78 huruf c menyebutkan, setiap orang dilarang beroperasi di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumber daya air pada radius atau sempadan, untuk; mata air, sungai.

Keberadaan industri-industri di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi juga telah menabrak fungsi tata ruang dan wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034.

Dalam beleid tersebut pasal 30 ayat (4) huruf (d) menyebutkan bahwa peninggalan sejarah Candi Muarajambi di Kecamatan Maro Sebo dan Taman Rajo telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.

“Coba sesekali kalau ada kunjungan pejabat pusat dibawa menikmati aliran Batanghari di pinggir desa menikmati sungai Batanghari yang keruh dan debu batu bara yang tertiup angin,” kata Borju.

Di sisi lain Kawasan Cagar Muarajambi telah masuk daftar tunggu untuk ditetapkan UNESCO. Sejak 2009 diusulkan dan bernomor registrasi 5.695, Cagar Budaya Muarajambi tak kunjung ditetapkan menjadi warisan budaya dunia atau world heritage.

Upaya mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia bisa gagal kalau pemerintah daerah tidak mampu memindahkan stockpile batu bara di dalam komplek percandian.

Menurut Borju, selama ini Percandian Muarajambi digaungkan sebagai promosi wisata untuk menuju warisan dunia. Namun, pemerintah lupa masih ada persoalan yang terus menggerayangi calon warisan budaya dunia itu.

“Secara logika kira-kira UNESCO itu mau enggak menetapkan Muarajambi kalau di kelilingnya masih ada konflik,” kata Borju.

Keberadaan industri penumpukan batu bara memang belum berdampak secara langsung terhadap kunjungan wisata di Kawasan Cagar Muarajambi. Namun, Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Muaro Jambi Supryadi khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan akan merusak citra dan promosi wisata, terlebih saat ini Desa Muara Jambi telah ditetapkan desa wisata.

Dalam konsep wisata menurut Yadi, pemandu harus menampilkan daya tarik yang menawan untuk wisatawan sehingga turis pun akan kembali lagi. Pernah ia membawa peneliti yang ingin melihat bangunan candi yang berada di sisi selatan, namun peneliti itu kecewa karena terhalang akses oleh kehadiran industri.

“Wisata itu kan ditampilkan yang bagus supaya turis mau datang lagi. Tapi bagaimana kalau di kawasan ini masih ada batu bara, jadi ini bisa merusak citra wisata yang digaungkan selama ini,” kata Supryadi.

Tinggalan purbakala di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi seyogyanya bersih dari ekspansi industri yang hanya untuk kepentingan segelintir orang. Peninggalan peradaban masa lampau pun seharusnya dilestarikan untuk memajukan kebudayaan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam benak pikiran Borju dan kawan-kawannya yang selama ini peduli terhadap pelestarian cagar budaya, mereka selalu bertanya-tanya “Sampai kapan nasib Cagar Budaya Muarajambi akan seperti ini?”.

Liputan ini didukung Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) melalui program Ekuatorial Story Grant Round 1