Ombudsman Bahas Temuan E-Warong Fiktif di Blora

Liputan6.com, Blora - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Indraza Marzuki Rais, telah mendengar adanya kabar tentang banyaknya elektronik warung gotong royong (E-Warong) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang dianggap fiktif.

Kabar tersebut awalnya mencuat setelah seorang pedagang telur ayam di daerah setempat berupaya membongkar 'bisnis kemiskinan' dalam menjadi agen penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelumnya, yang bersangkutan mengaku sempat 'dipingpong' ketika meminta penjelasan dengan sejumlah pihak.

"Ini saya bawa ke tim untuk dibahas," ujar Indraza Marzuki Rais kepada Liputan6.com melalui ponsel, Jumat (10/9/2021).

Salah satu dari 9 pimpinan ORI ini mengatakan, pihaknya akan melihat dan mempelajari secara detail terlebih dahulu tentang permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat Blora ini. Alasannya karena permasalahan yang muncul dari berbagai penjuru daerah, tidaklah sama.

"Nanti ini kita akan lihat dan telaah dulu. Apakah ini kewenangan Ombudsman atau tidak. Kalau sudah baru materi laporannya kita pelajari, terus perlu ada waktu pemeriksaan," ungkap Indraza, sapaannya.

Jika masyarakat di Blora ataupun daerah lain merasa tidak puas tentang agen E-Warong, ORI juga menyarankan agar menanyakan langsung kepada dinas sosial ataupun pihak lain yang berkaitan. Semata-mata tidak lain dan tidak bukan, untuk meminta jawaban secara gamblang.

"Jika dinas tidak memberikan tanggapan (gamblang, red), barulah mungkin jika masyarakat tidak puas, juga bisa ngobrol sama kepala daerah atau Walikota-nya," kata Indraza.

Jika masyarakat sudah berupaya tetapi tidak ada tanggapan untuk segera ditindak lanjuti, ORI sendiri juga mempersilahkan atau welcome jika masyarakat ingin melaporkan keberadaan E-Warong yang dianggap fiktif itu.

Menurut Indraza, munculnya kasus di lapangan kadang-kadang malah karena komunikasi yang tidak sinkron antara penyelenggara dan layanan publik. Oleh karena itu, ia mendorong agar masyarakat menjalin komunikasi kepada pihak-pihak terkait.

"Minta penjelasan, jangan sampai ada pengumuman yang salah oleh masyarakat ataupun penyelenggaranya tidak memberikan pengumuman atau penjelasan yang cukup kepada masyarakat, sehingga pelayanan publiknya kurang," jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak Video Pilihan Berikut Ini: