Keren, Bupati Perempuan Pertama Purbalingga Lantik Sekda Perempuan Pertama

Herni Sulasti resmi menjabat Sekda Purbalingga pada Rabu (15/9/2021). Pada awal menjabat, Herni langsung menerima setumpuk pekerjaan rumah dari Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, satu di antaranya mencegah tindak pidana korupsi.

Pesan bupati ini bisa dipahami mengingat Purbalingga memiliki riwayat kelam terkait kejahatan yang tergolong luar biasa itu. Pada periode sebelumnya, KPK menyeret bupati Tasdi karena kasus suap proyek infrastruktur.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Purbalingga juga menjebloskan dua pejabat di Dinas Lingkungan Hidup ke dalam bui lantaran kasus korupsi. Terbaru, kasus korupsi juga menjerat Camat Purbalingga yang kini berstatus tersangka.

Sederet perkara ini membuat langkah maju pemerintahan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi makin berat. Tak ayal, skor Monitoring Centre of Prevention (MCP) Kabupaten Purbalingga kini berada pada angka 77.

Sebagai pembanding, MCP kabupaten tetangga, Banyumas, mendapat skor 90. MCP adalah sistem pengawasan dan pengendalian yang dibuat KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Dengan latarbelakang ini, Bupati menjadikan pencegahan korupsi sebagai agenda prioritas untuk Sekda terlantik. Ia ingin sekda bergerak cepat membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah tidak pidana korupsi.

"Jangan sampai ke depan ada pejabat di Purbalingga yang masuk bui karena penyelewangan anggaran dan sebagainya," kata Bupati.

Selain pesan pencegahan korupsi, Sekda yang baru ini juga mendapat pekerjaan rumah untuk mempersiapkan RAPBD tahun 2022, pengisian jabatan seselon II dan III, pembangunan mal pelayanan publik, dan penuntasan proyek strategis daerah. Bupati memberi tenggat waktu 3,5 tahun, atau selama sisa masa jabatan bupati.

Menanggapi harapan tinggi yang dibebankan bupati, Herni menyatakan akan bekerja secara maraton. Terkait pencegahan korupsi, pertama ia akan memetakan sejauh mana potensi yang dimiliki. Dari potensi ini, ia dan tim dari jajaran dinas akan berkolaborasi mengejar batas maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Pencegahan korupsi dengan MCP kita harus naik dari 77, kita akan genjot. Jadi hitung dulu potensinya lalu kami laporkan kepada Bupati, ini yang harus kita capai dan kami harus capai itu.