Jaksa Cabut Banding Mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara

Sidang perdana eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara terkait kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan Brompton — Sidang perdana kasus penyelundupan onderdil moge Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan terdakwa eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Liputan6.com, Serang - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tangerang resmi mencabut banding mantan Dirut Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, atas tudingan penyelundupan motor gede (moge) Harley-Davidson dan sepeda Brompton, melalui pesawat pelat merah tersebut.

Pencabutan banding itu baru diterima Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada 14 September 2021 dan suratnya baru diterima oleh Humas Pengadilan Tinggi Banten Binsar Gultom hari ini, Senin, 20 September 2021.

"Jadi kami juga memang sedikit kaget lah ya, saya selaku jubir dan humas PT Banten, setelah membaca barusan tadi, setelah rapat tadi pagi, rapat biasa. Saya disodorkan oleh panitera muda pidana," kata Binsar Gultom, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Senin (20/09/2021).

Simak video pilihan berikut ini:

tingkah ari askhara saat jadi dirut garuda

2 dari 3 halaman

Tidak Ada Alasan Pencabutan Gugatan

Binsar mengaku tidak mengetahui alasan pencabutan banding yang dilakukan oleh JPU Tangerang terhadap Ari Askhara, mantan Dirut PT Garuda Indonesia, yang sempat tersangkut kasus penyelundupan Harley-Davidson dan sepedah Brompton, pada 19 Desember 2019 silam.

Dirinya hanya mendapatkan surat pencabutan banding yang dilakukan oleh JPU Tangerang, sehingga tidak mengetahui alasan pastinya.

"Itu tadi memang, tidak ada alasan, ada lah akta banding, dikirim resmi oleh PN Tangerang tentang pencabutan banding oleh Jaksa atas permohonan banding. Hanya itu saja, tidak ada alasan," ujarnya.

Binsar bercerita bahwa permohonan banding dari Jaksa diterima PT Banten pada 18 Juni 2021. Kemudian tanggal muncul akta pencabutan banding pada 9 Agustus 2021. Selanjutnya, akta dan surat pencabutan diterima panitera pidana pada 14 September 2021 pekan lalu.

"Itu banding yang pernah dikirimkan di PT Banten pada 18 Juni 2021. Tiba-tiba Agustus dicabut dan diterima pada tanggal 14 September 2021 di panitera pidana," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Perjalanan Kasus Mantan Bos Garuda Indonesia

Geger kasus ini bermula saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Tohir, mengungkap kasus penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kesal atas kasus tersebut, Erick kemudian memecat Ari Askhara selalu dirut dan beberapa jajaran direksi perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. Ari Askhara selanjutnya diadili di PN Tangerang dan didakwa kasus kepabeanan.

Akibat ulahnya, dia terancam hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun penjara, karena dianggap melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Selanjutnya, PN Tangerang menjatuhkan hukuman kepada Ari Askhara pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 20 bulan, denda Rp300 juta. Padahal, UU mengancam minimal dihukum 1 tahun penjara.

Dengan hukuman itu, Ari Askhara tidak perlu menjalani masa hukumannya di penjara sepanjang selama 20 bulan tidak melakukan tindak pidana.