Biaya Pengapalan Naik hingga 4 Kali Lipat: Eksportir Menjerit, Harga Barang Melejit

Eksportir Kopi Garut Hamzah Fauzi Nur Amin tengah menunjukan ratusan karung kopi siap eksport yang masih terparkir di Gudangnya, akibat tingginya biaya logistik pengapalan saat ini. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Eksportir kopi asal Garut, Jawa Barat menjerit akibat tingginya biaya logistik pengapalan di pelabuhan, untuk membawa barang mereka ke negara tujuan pengirimandi luar negeri.

"Sebetulnya ini masalah buat negara dan juga negara-negara lain yang akan mengirimkan barang ke kita juga (impor)," ujar Eksportir Kopi Garut Hamzah Fauzi Nur Amin, Rabu (22/9/2021).

Sekretaris Koperasi Classic Beans itu mengatakan, program percepatan pemulihan ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama pandemi Covid-19, tidak dibarengi kemudahan akses transportasi laut bagi eksportir.

"Ekspor komoditi kopi mulai berjalan, begitu juga komoditi yang lain misal pisang dari Lampung, teman furniture dari Solo dan lainnya, semuanya mulai jalan, cuma memang regulasi mengenai pengapalan yang menjadi masalah," kata dia.

Saat ini, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan biaya logistik transportasi laut naik drastis. Berkurangnya kapal pengangkut peti kemas dan kargo di pelabuhan menjadi penyebabnya.

"Di satu sisi kita digenjot untuk bangkit, untuk bertahan sebagai komoditi masyarakat seperti petani kopi, tapi ketika kita berangkat ekspor terkendala masalah pengapalan," kata dia meradang.

Akibat minimnya kapal pengangkut kargo logistik yang bersandar di hampir mayoritas pelabuhan utama Indonesia, menyebabkan biaya transportasi naik signifikan.

"Sekarang (biaya pengapalan) bisa empat kali lipat dibanding sebelumnya," ujar Robert panggilan akrab Hamzah.

Pengelola paguyuban kopi Sunda Hejo Garut ini, membandingkan ongkos pengapalan sebelumnya yang berada di kisaran angka US 3.800-4.000 per satu peti kemas berisi muatan 18-20 ton, kini naik drastis di angka US10-13 ribu per peti kemas.

"Dulu biaya pengapalan kami hanya sekitar Rp 40-50 juta, sekarang bisa tiga atau empat kali lipat hingga Rp150 juta per peti kemas," ungkap dia.

Kondisi itu, ujar dia, membuat eksportir dalam negeri terutama pelaku usaha UMKM Tanah Air langsung menjerit. Beban biaya pengiriman yang harus mereka keluarkan terlampau tinggi.

"Kaya (eksportir) rempah-rempah, kina, pedes (lada), pala, kopi, ada teman kita dari Lampung seperti pisang, atau furnitur dari Solo, Jawa Tengah, mereka menjerit tidak sebanding antara HPP dengan tingginya biaya logistik," kata dia.

Akibatnya, tak sedikit dari eksportir saat ini terancam gulung tikar akibat mahalnya biaya logistik pengiriman barang ke tempat negara tujuan ekspor. "Ketika ongkos logistik ekspor ini mahal ini kayanya negara harus hadir untuk memberikan solusi," pinta dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak video pilihan berikut ini:

Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 588 miliar ke sejumlah negara. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan serentak di lima kota dengan melibatkan 147 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Menunggu Upaya Pemerintah

Ratusan ton kopi siap eksport terpaksa masih terparkir di Gudang Koperasi Classic Beans, Garut, Jawa Barat akibat tingginya biaya logistik pengapalan saat ini. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Melihat ancaman tingginya biaya logistik eksportir saat ini, Robert berharap pemerintah segera turun tangan memberikan solusi, termasuk upaya lobi yang dilakukan kementerian terkait, untuk memudahkan proses pengapalan di pelabuhan.

"Ini kan bukan hanya di kopi saja, tapi banyak pelaku ekspor lain, ada yang dari Surabaya, Lampung, Medan, dari Jawa Barat juga ada ini terdampak semua," kata dia.

Untuk menekan tingginya biaya pengapalan, para eksportir berharap agar pemerintah memberikan insentif, atau membuka keran solusi terkait persoalan sulitnya proses pengapalan yang membawa barang dari Indonesia.

"Harganya sudah sangat tidak normal, ini sangat beban buat para pengusaha apalagi kita UMKM pengusaha kecil," kata dia.

Ia mencontohkan kebijakan pemerintah Tiongkok yang rela memberikan insentif, atau subsidi untuk mengurangi tingginya beban biaya logistik yang ditanggung pelaku eksportir negara Tirai Bambu tersebut.

"Di sana pelaku usaha tidak dibebankan tapi negara menyubsidi, walaupun kelangkaan kapal segala macam, tapi mereka disubsidi sama negara lewat kantor dagang atau apa," kata dia.

Dengan upaya itu, tingginya beban ongkos pengapalan saat ini, tidak mengganggu proses ekspor barang dari negara Panda tersebut.

"Ini sebenarnya masalah negara, di sisi lain kita pandemi pemulihan kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi, tapi ongkos pengapalan sangat tidak masuk akal, buat kami eksportir jelas memberatkan," kata dia.

Tidak hanya itu, akibat tingginya biaya pengapalan saat ini, Robet menilai proses importase barang yang masuk ke Indonesia bakal ikut terganggu, sehingga harga jual lebih tinggi bagi masyarakat.

"Contoh kita biasa impor garam, kain goni dari Bangladesh, kemudian buah-buahan atau beras dari Thailand, mereka juga sama enggak mungkin masuk ke Indonesia kalau ongkosnya terlalu mahal," ujar dia.