Polemik E-Warong, Dandim Blora Beri Peringatan Ini

Diketahui, sosialisasi dan pembinaan terhadap ratusan agen E-Warong mulai dilakukan oleh pihak Bank BRI bersama Dinas Sosial dan Polres Blora. Tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk respons karena di lapangan terungkap banyak masalah. Rencananya, akan diatur ulang agar lebih baik.

"Untuk E-Warong, sebelum membagikan bantuan wajib memberikan surat edaran, apa permintaan dari KPM, dan disertai tandatangan dari penerima KPM masing-masing," ungkap Linda, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora.

Lebih lanjut, Linda memaparkan tentang sejumlah aturan yang wajib dipatuhi lainnya. Menurutnya juga bahwa satu agen E-Warong hanya berhak menyalurkan BPNT paling banyak 250 KPM, tidak boleh lebih.

"Untuk print out dari mesin EDC Brilink diwajibkan di cetak 2, yang satu untuk KPM, dan yang satu lagi untuk arsip E-Warong. Serta bagi E-Warong wajib memberikan nota bagi KPM, supaya KPM mengetahui apa saja bantuan yang ia dapat," jelasnya.

"Nota tersebut untuk KPM, dan yang tindesannya untuk arsip E-Warung. Manakala ada pertanyaan dan pemeriksaan dari dinas terkait, bisa transparan dan akurat," kata Linda lagi.

Sebatas diketahui, kondisi di lapangan terungkap sebanyak 189 E-Warong yang bermasalah. Kini, keruwetan terus didalami oleh petugas kepolisian karena menjadi atensi dari Kemensos dan Mabes Polri.

Fakta di lapangan, juga belum ada pihak penyalur 'bantuan kemiskinan' yang sudah dijerat hukum, meskipun persoalan ini tengah menjadi sorotan khusus.