Liputan6.com, Tarakan - Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki sejumlah permasalahan yang harus segera ditangani.
Apalagi, karakter wilayah perbatasan di provinsi termuda ini terbagi dua yakni perbatasan pedalaman (darat) dan pesisir (laut). Sehingga, penanganan keduanya memerlukan cara yang berbeda dan harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi Kaltara.
"Hal ini jadi tantangan besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, agar terhindar dari kerugian negara, serta menguatkan tekad sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, saat memaparkan kondisi perbatasan di Kaltara dalam acar Munas ke-II Aspeksindo, Jumat (8/10/2021) di Bangka Belitung.
Advertisement
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
Masalah Perairan yang Jadi Masalah di Perbatasan
Gubernur Zainal menjelaskan, masalah perairan yang kerap menjadi pembahasan adalah terkait perbatasan negara, seperti hilangnya pulau-pulau kecil dan perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan.
Selain itu, lanjut Gubernur Zainal, potensi sumber daya alam bawah laut terutama di perbatasan saat ini menjadi incaran negara-negara maju dengan berbagai macam strategi, seperti pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di Laut Natuna Utara.
"Jadi, masalah perbatasan ini perlu segera diatasi pemerintah dan partisipasi masyarakat, agar ke depan tercapai Indonesia yang utuh dan berdulat sebagai negara maritim di mata internasional," kata mantan Waka Polda Kaltara itu.
Solusi Masalah Perbatasan
Gubernur Zainal mengungkapkan, dalam menangani masalah perbatasan di Kaltara ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi. Jika dilihat dari sisi geografis, beberapa pulau terluar di Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga bisa berfungsi ganda, yakni sebagai pertahanan dan kemanan dari praktik-praktik ilegal.
Dari sisi ekonomi, Gubernur Zainal menambahkan, wilayah perbatasan ini sangat cocok untuk pengembangan potensial yang ada berbasis sumber daya. Contohnya, industri perikanan, pariwisata bahari, dan industri lainnya.
Tidak hanya itu, dari sisi ekologi seperti pengaturan iklim global, Gubernur Zainal memaparkan, Kaltara memiliki Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi paru-paru dunia, dengan luas mencapai jutaan hektare. Tentunya, jika hal ini dikelola dengan baik akan menjadi sumber energi alternatif dan siatem penunjang lainnya.
"Masalah perbatasan ini memang perlu dikelola dan penanganan yang baik, apalagi posisi strategis Indonesia diapit oleh dua benua dan samudera," bebernya.
Advertisement
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Munas Aspeksindo ini, Gubernur Zainal berharap, Aspeksindo dapat komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kaltara agar menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Semoga wilayah perbatasan seperti di Kaltara menjadi perhatian serius Aspeksindo dan pemerintah pusat," harap Gubernur Zainal.
Untuk diketahui, Munas ke-II Aspeksindo ini diselenggarakan di Bangka Belitung, Jumat (8/10/2021) kemarin, yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin. Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal juga diganjar penghargaan dari Aspeksindo dengan kategori sebagai Tokoh Penjaga Pulau Perbatasan.