Iki Panjelasan Polisi Kok Durung Ana Tersangka Rumite BPNT Ing Blora

Sudah sebulan lebih, keruwetan program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum ada titik terang hingga saat ini, Kamis (28/10/2021)

Polisi sudah mendapatkan atensi banyak pihak, tetapi belum juga menetapkan tersangka di balik permasalahan yang terjadi. Lalu, apa kendalanya?

Kapolres Blora, AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih berupaya mengusut tuntas permasalahan yang ditengarai secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) melibatkan banyak pihak itu.

"Kita sudah ambil beberapa keterangan, namun keterangan itu belum maksimal," ungkap Wiraga, sapaan Kapolres Blora, saat bincang santai bersama jurnalis di Markas Kodim 0721/Blora, Rabu, 27 Oktober 2021.

Ia menjelaskan kasus yang menjadi atensi pusat itu masih berjalan dan prosesnya masih penyelidikan. Beberapa orang telah dimintai keterangan, bahkan di antaranya juga telah dipanggil polisi.

"Karena temuan di lapangan itu sifatnya dinamis, ya berubah-ubah terus," jelas Wiraga, yang ketika itu duduk bersebelahan dengan Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Andy Soelistyo.

Penyaluran BPNT merupakan program nasional yang dijalankan oleh agen E-Warong. Sehingga, dipandangnya tidak mungkin dari kepolisian melakukan penyelesaian masalah secara lokal saja.

Menurut Wiraga, pastinya ada hubungannya dengan kebijakan yaitu dari kementerian, dari bank pusat, dan sebagainya yang semuanya berproses.

"Jadi untuk saat ini prosesnya masih berjalan. Saya minta tolong sabar. Kita juga dibantu oleh Polda dan juga Mabes Polri," katanya.

Polisi berkomitmen akan mengusut tuntas permasalahan hingga sampai akar-akarnya. Serta, akan menginformasikan perkembangan hasilnya kepada awak media agar diketahui publik.

"Nanti perkembangannya kalau sudah ada titik terang, pasti akan di rilis dan secepatnya nanti saya kasih tahu," ucap Wiraga.

Disinggung juga secara khusus apakah nantinya akan ada dari pihak suplier BPNT yang bakal kena masalah hukum, polisi belum bisa memberikan penjelasannya secara gamblang. Termasuk kaitan aliran dana.

"Kita belum tahu, ini masih terus didalami," kata Wiraga

Dalam pertemuan yang digagas oleh Dandim 0721/Blora ini, setidaknya ada sejumlah permasalahan yang dibahas bersama sesuai peran masing-masing.

Mulai permasalahan BPNT, kelangkaan pupuk subsidi yang kerap muncul pada musim tanam, persoalan solar yang kerap jadi kelangkaan di banyak daerah, permasalahan yang kerap muncul juga dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa, serta lain sebagainya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya, sebanyak 189 elektronik warung gotong royong (E-Warong) yang ditunjuk oleh himpunan bank negara (himbara) sebagai penyalur BPNT untuk KPM, terungkap melanggar aturan. Sebagian besar saat ini sudah diganti.

Selain itu, banyak hak KPM yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku rekening, terungkap saldonya kosong. Serta, mencuat adanya berkas surat perjanjian kerjasama tentang penyediaan dan pengadaan bantuan sembako untuk BPNT antara pihak Suplier dengan E-Warong. Ditengarai kuat ada pengondisian.

Kondisi di lapangan, E-Warong sendiri mendapatkan sembako ada beragam caranya. Seperti dengan cara mandiri, melalui suplier, dan ada juga yang melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Untuk diketahui, banyak pihak nasional telah menanggapi secara khusus permasalahan BPNT yang menyalurkan bantuan pusat yang nilainya belasan miliar rupiah setiap bulannya itu. Yakni, diantaranya seperti dari pimpinan Ombudsman RI, serta dari tim gabungan Kemensos dan Mabes Polri juga telah turun langsung.

Selain itu, bahkan dari Kompolnas selaku lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, juga telah turut angkat bicara kaitan pemasalahan BPNT di Blora.