Menyoal Kesenjangan Penyebaran Buku di Papua

Sekolah Gratis Anak 7 Suku di Areal Freeport — Sejumlah murid Sekolah Taruna Papua tengah belajar di ruang kelas. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Papua - Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi geografis tersebut, tidak dipungkiri terjadi kesenjangan penyebaran buku yang kurang merata, apalagi yang berada di wilayah timur Indonesia, seperti Papua.

Masyarakat Papua masih sulit mengakses bahan bacaan. Maka, tidak hanya kampanye membaca agar indeks literasi masyarakat bisa terangkat, namun perlu strategi khusus seperti kolaborasi semua pihak untuk menyikapi persoalan tersebut.

Duta Baca Indonesia (DBI) Gol A Gong mengatakan, salah satu upaya mengurangi kesenjangan bahan bacaan di Papua, adalah dengan mendorong daerah untuk segera menyusun peraturan daerah (Perda) tentang perbukuan, sebagai respons atas terbitnya UU Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017.

Perda perbukuan diyakini Gol A Gong akan memudahkan akses bahan bacaan dan perkembangan literasi masyarakat Papua. Sederhananya, pegiat literasi dan penulis buku di Papua tidak perlu repot-repot untuk sekadar mencetak buku ke Pulau Jawa.

"Ketika Papua mempunyai perda perbukuan, maka payung hukumnya jadi lebih jelas. Dan disparitas bahan bacaan perlahan teratasi," katanya, saat Webinar DBI bersama pegiat literasi di Papua yang digelar Senin (1/11/2021).

Gol A Gong mengharapkan, para aktivis literasi bisa mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun perda tersebut. Pergerakan tanpa dukungan akan sulit dilakukan. Perda perbukuan merupakan satu bentuk dukungan terhadap perkembangan literasi di Papua.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tumbuhkan minat membaca, Sutopo sulap becaknya menjadi perpustakan mini. Ia menyediakan bermacam jenis buku di dalamnya.

2 dari 3 halaman

Kesenjangan Penyebaran Buku di Papua

Kesenjangan penyebaran buku di Papua juga dibenarkan Ketua Rumah Baca Onomi Niphi, Hanny Felle. Hanny mengakui, buku sulit diakses di Papua, apalagi buku anak-anak. Kalau pun ada kondisinya sudah tidak terlalu bagus. Berlatar kondisi tersebut, Hanny bersama para relawan dari sejumlah LSM berkolaborasi membuat gerakan mengajari anak-anak mau membaca.

"Ada lima relawan. Meski dengan kondisi dan sarana prasarana terbatas, kami konsisten mengajarkan aksara kepada mereka. Kami bergerak dari lingkungan terdekat. Fokus kami pada anak-anak usia sekolah 1-3 sekolah dasar," ujar Hanny.

Sekadar informasi, dari kekuatan jejaring kerja sama yang dilakukan Hanny saat ini, sudah terbentuk 21 rumah baca di 7 distrik di Papua. Kondisi literasi yang serupa juga disuarakan pegiat literasi Papua lainnya, Dayu Rifanto. Dayu Rifanto dikenal sebagai inisiator Gerakan 'Buku Untuk Papua'. Gerakan ini diawali dari niatan seorang sahabatnya yang berdiam di Kota Nabire yang ingin mendirikan perpustakaan namun tidak memiliki bahan bacaan.

Dayu yang saat itu berkuliah di Yogyakarta lantas menggunakan jalur media sosial untuk menghimpun. Dirinya mengakui, butuh waktu sekitar 3-4 bulan untuk mengumpulkan donasi. Kebanyakan dari penderma bertanya-tanya dulu maksud dan tujuan donasi. Setelah project donasi selesai, Dayu membutuhkan waktu berpikir cukup lama untuk meneruskan project yang sama. Hingga akhirnya mampu melebarkan jangkauan dengan platform media sosial, hingga gerakan 'Buku untuk Papua' bisa bertahan sampai sekarang.

3 dari 3 halaman

Perlu Kolaborasi Semua Pihak

Konteks literasi menjadi bagian strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Literasi adalah kemampuan mumpuni dalam kehidupan. Budaya literasi sangat relevan dengan strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Relevansinya ada pada aspek Human Capital, yakni nilai tambah yang diperoleh salah satunya lewat kompetensi.

"Salah satu masalah dalam persoalan bangsa adalah rendahnya kompetensi SDM. Hal ini dikarenakan karena sebagian dari mereka belum menjadi masyarakat berpengetahuan (civil society),” jelas Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Adin Bondar.

Muara literasi bukan sekaadar peningkatan pendapatan, tetapi harus dimaknai sebagai peningkatan keterampilan hidup. Untuk ke arah itu, masyarakat harus didorong berbudaya baca. Berdasarkan hasil survei, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia tidak rendah, namun terkendala ketersediaan akses dan buku bacaan berkualitas.

Oleh karena itu, Perpusnas terus berinovasi dan berkolaborasi menyamakan sudut pandang bahwa budaya literasi tidak akan tercapai tanpa kolaborasi semua pihak.