Penjelasan Bupati Blora Arief Rohman Soal Heboh Surat Minta Utang Rp250 Miliar

Liputan6.com, Blora - Bupati Blora Arief Rohman mengaku telah berupaya dengan berbagai cara, termasuk lobi-lobi, demi mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Hal itu ditempuh untuk mewujudkan perbaikan jalan rusak di daerahnya pada 2022. Arief Rohman menyebut, jika tak ada jalan lain terpaksa langkah terakhir yang diambil adalah mengutang.

Setidaknya ada sejumlah calon lembaga keuangan bank yang disebutkannya bisa jadi opsi pilihan utang daerah, dengan besaran mencapai ratusan miliar rupiah. Satu di antaranya yaitu Bank Jateng.

Panggung Pengajian Gus Iqdam Ambruk di Blora, Bupati Arief Rohman Minta Maaf

"Kita ini ada mekanisme dibolehkan melakukan pinjaman," ucap Arief Rohman, saat ditemui Liputan6.com di rumah dinasnya di Pendopo Bupati Blora, Selasa (2/11/2021).

Arief mengatakan, persoalan jalan rusak selalu dikeluhkan warga dan keluhan itu selalu didengarnya saat paripurna maupun acara lainnya.

"Biar masyarakat bisa merasakan ketika dibangun awal tahun. Akan terjadi dampak untuk ekonomi, jalan juga lancar, pendidikan, orang mau ke sekolah juga lancar, dan lainnya," ungkap Gus Arief, sapaan akrabnya.

Ia memandang, selama ini pemerintah Kabupaten Blora mampu menganggarkan per tahunnya sekitar Rp100 miliar untuk kebutuhan infrastruktur jalan. Artinya, dari segi fiskal anggaran Blora dianggap mampu membayar utang daerah jika itu diwujudkan.

"Jadi setiap tahunnya membangun sekitar seratus-seratus. Lha ini, kita manfaatkan Rp250-300 miliar yang mestinya tahun 2023 dan 2024, kita ajukan tahun 2022," katanya.

Kendati demikian, ia menerangkan juga bahwa perlu ada pengkajian terlebih dahulu sebelum mengetahui fiskal dalam mekanisme pinjaman. Jika tidak mampu untuk membayar, maka pinjaman pun tidak bisa disetujui.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Pemkab Blora Klaim Transparan

Dari total panjang 964 kilometer jalan yang dimiliki Kabupaten Blora, sebanyak 70 persen di antaranya rusak. Dengan rincian, sebanyak 300 kilometer rusak berat, dan 664 kilometer rusak sedang.

Gus Arief menyebut, pihaknya sudah melakukan langkah penghematan dengan berbagai cara demi mewujudkan prioritas membangun jalan rusak. Antara lain memotong anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) maupun anggaran perjalanan dinas.

Namun langkah tersebut dipandang masih kurang atau belum cukup, sehingga opsi utang Rp250 miliar dianggapnya paling mentok yang perlu dilakukan.

"Iya udah, itu opsi paling mentok. Jadi kita ini udah ngitung, ini kan sebentar lagi pada November akhir ada waktu pengesahan APBD 2022. Ini segera dibahas dewan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Arief yang juga jebolan santri Pondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora ini menegaskan bentuk sikap transparansinya sebagai kepala daerah untuk mewujudkan daerahnya agar lebih baik.

"Kita transparan dan tidak ada kongkalikong atau apa. Bisa ditanya juga ke Bank Jateng, apa kita ada kongkalikong atau tidak. Kita ambil bunga terendah, mekanisme pembayarannya kayak apa, terus ruas jalan yang nanti akan dibangun dari pinjaman ini kita juga akan umumkan," katanya.

Sebelumnya ramai di media sosial, muncul surat permintaan persetujuan utang daerah Pemkab Blora ratusan miliar. Surat yang viral di medsos itu mengundang polemik di masyarakat.