Cegah Kepala Daerah di Jateng Terjerat Korupsi, Ganjar Pranowo dan Ketua KPK Beri Wejangan

Pesan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua KPK Firli Bahuri Untuk Bupati dan Wali Kota di Hari Anti Korupsi — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua KPK Filri Bahuri saat mengingatkan Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah tidak melakukan praktik korupsi, Kamis (11/11/2021) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. (Foto: Liputan6.com/Humas Provinsi Jateng)

Liputan6.com, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan kepala daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Gedung Gubernuran, Semarang, Kamis (11/11/2021). Kepala Daerah diundang mendengarkan arahan tamu istimewa yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Di depan bupati dan wali kota, Ketua KPK, Firli Bahuri, membeberkan titik-titik potensi korupsi dan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Sebab, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.

"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta bupati dan wali kota mengoptimalkan inspektorat pengawas internal," ungkap Firli, menjawab pertanyaan sejumah kepala daerah yang hadir di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Gedung Gubernuran, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/11/2021).

"Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak masyarakat," dia menambahkan.

Firli juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan. Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.

"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan," tegas Firli.

"Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktivitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor," lanjut Firli saat jadi narasumber di Kota Semarang.

Saksikan vidio pilihan berikut ini:

Setelah sukses dengan single Mendung Tanpo Udan, Ndarboy Genk kini merilis single terbarunya yang berjudul Ambyar Mak Pyar

2 dari 2 halaman

Kumpulkan Kepala Daerah

Untuk itu, KPK, lanjut Firli, telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.

"Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi," pungkasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.

"Jadi kemarin saya ditelepon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati dan Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," kata Ganjar Pranowo.

Menurut Gubernur Jateng, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki grup Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.

"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," kata Ganjar.

Dalam pertemuan itu, lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perizinan, dan lainnya. Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjebak dalam pusaran korupsi.

"Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap," tegasnya.

Di sisi lain Bupati Banyumas, Achmad Husein mengaku takut dan tidak mau menjadi pelaku korupsi bahkan tertangkap saat transaksi atau OTT KPK .

"Kami semua ini takut dan tidak mau di-OTT KPK. Padahal, semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah," katanya.

Selain itu, Bupati Batang, Wihaji juga mengaku bahwa banyak kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.

"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang," ucapnya.