Anggota PRIMA Akan Patungan Rp 10 Ribu untuk Pembiayaan Kerja Partai

Wakil Ketua Umum PRIMA, Ma’ruf Asli Bhakti, menyampaikan, terdapat beberapa program politik yang dihasilkan dalam kegiatan itu. Salah satunya mendorong adanya demokratisasi dalam sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

PRIMA menuntut agar parliamentary threshold dan presidential threshold dihapus karena membatasi hak dan partisipasi politik rakyat.

“Bagi PRIMA, penyederhanaan parpol cukup dilakukan melalui syarat-syarat Parpol menjadi peserta pemilu,” ujarnya.

Ma’ruf menambahkan, pihaknya juga mendorong agar biaya politik dalam Pemilu dan Pilkada dapat diturunkan. Metodenya dengan melakukan pembatasan penerimaan danpengeluaran dana kampanye.

Tidak hanya itu, sumbangan partai politik dari pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha juga harus dibatasi. “PRIMA mengusulkan dukungan anggaran dari negara untuk parpol. minimal 30 persen dari kebutuhan operasional partai,” tandasnya.

Selanjutnya, PRIMA akan terus mendorong agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diperkuat dari sektor hulu, yakni dalam penyelenggaraan negara dan urusanpublik.

Ma’ruf mengatakan, saat ini diperlukan aturan tegas yang melarang konflik kepentingan di semua lembaga negara dan pelayanan publik. Caranya, harus diatur adanyalarangan rangkap jabatan di lembaga negara, BUMN/BUMD dan lembaga pelayanan publik.

“Harus ada juga sistem penganggaran terbuka, transparan dan partisipatif. Strategi ‘bottom-up’ dalam memerangi korupsi dengan memperkuat gerakan dan partisipasirakyat dalam memerangi korupsi, mulai dari kampanye, penyadaran, pelaporan, memberi tekanan, hingga memblokir kandidat atau calon politisi yang korup di Pemilu,” tegasnya.

Selama ini, PRIMA terus konsisten memperjuangkan kesetaraan gender, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaanterhadap TYME, dan perlindungan bagi kaum minoritas.

Oleh karena itu, ke depan partai ini akan memperjuangkan pengesahaan RUU masyarakat adat, RUU pekerja rumah tangga, RUU penghapusan kekerasan seksual, dan pengakuan hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan.

“Konstitusi sudah mengakui kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Tetapi, pada kenyataannya, ada kelompok warga negara yang mengalami diskriminasi,” tutur Ma’ruf.

Terakhir, Ma’ruf mengungkapkan bahwa PRIMA sedang mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Oligarki. Menggunakan metode Ombinus Law,RUU ini akan digunakan untuk mengikis dominasi oligarki dan memenangkan Pancasila di Indonesia.