Buruh Duduki Ruang Kerja Gubernur Banten, Polri dan Satpol PP Kena Sindir Wahidin Halim

Gubernur Banten, Wahidin Halim. (Kamis, 12/08/2021). (Dokumentasi Pemprov Banten).

Liputan6.com, Serang - Polri dan Satpol PP yang menjaga demonstrasi buruh disindir oleh Wahidin Halim. Hal ini disebabkan para buruh berhasil menduduki ruang kerja Gubernur Banten dengan leluasa. Wahidin menilai, aparat seharusnya bisa memberikan rasa aman. Namun, kenyataannya, dia tidak mendapatkan rasa aman di tengah demo yang berlangsung.

Saat demonstrasi buruh pada Rabu sore, 22 Desember 2021, buruh berhasil merangsek masuk ke ruang kerja Wahidin Halim. Kursi WH diduduki buruh, makanan dan minuman pun diambil para buruh.

Ketika demonstrasi, personel Polres Serang Kota, Polda Banten dan Satpol PP menjaga demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

"Seharusnya negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan. Saya serahkan kepada pihak yang berwenang," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, dalam rilis resminya yang disampaikan oleh Biro Adpim Pemprov Banten, Jumat (24/12/2021).

Menurut Wahidin, personel Polri dan Satpol PP yang berjaga saat itu seharusnya bisa menjaga keamanan dan ketertiban para demonstran. Mantan Wali Kota Tangerang itu tidak bisa membayangkan jika dirinya ada di ruang kerja kemudian digeruduk buruh.

Dia menyesalkan tidak ada upaya dari personel yang bertugas menjaga demonstrasi. "Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga negara. Keputusan itu harus di back up," terangnya.

Simak video pilihan berikut ini:

(Liputan6.com)

2 dari 2 halaman

Wahidin Halim Minta Perlindungan

Gubernur merupakan pejabat negara yang harus dilindungi dari perbuatan anarkis. Jika tidak dilindungi, maka kepala daerah akan takut mengambil keputusan dan kebijakan.

Wahidin menerangkan kalau keputusan yang dia ambil sudah sesuai peraturan dari pemerintah pusat. WH tidak akan mengubah keputusannya, jika tidak ada instruksi dari presiden.

"Bisa jadi preseden semua gubernur, bupati dan wali kota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan," ujarnya.

Kembali Berunjuk Rasa, Buruh Minta Kenaikan UMP 2025 Hingga 10 Persen