Membumikan Esensi Kearifan Lokal dan Perubahan Iklim di Kalbar

Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, Hendrikus Adam menilai, krisis iklim yang terjadi merupakan dampak pemanasan global mengemuka ditandai dengan kondisi anomali cuaca ekstrem.

“Jika musim hujan, maka akan terjadi berkepanjangan. Demikian sebaliknya. Bahkan kondisi cuaca semakin sulit diprediksi sebagaimana biasanya,” ucapnya kepada Liputan6.com.

Pada tahun 2021 misalnya, Juli hingga awal September, berdasarkan kalender musim ladang adalah musim kering. Petani biasa memanfaatkan momen itu guna membersihkan ladang dengan cara membakarnya seperti yang diturunkan dari orang tuanya.

Namun kenyataannya berbeda. Pada masa itu justru turun hujan. Kondisi ini berdampak pada praktik bertani ladang gilir balik yang dilakukan peladang. “Karenanya proses bersihkan lahan akhirnya dilakukan terpaksa bulan September pertengahan hingga Oktober kemarin,” kata Hendrikus Adam.

Selain hasil pembersihan ladang tidak akan sempurna, secara otomatis juga berdampak pada waktu panen padi ladang maupun hasilnya bisa jadi tidak maksimal. Selain itu, sambung Hendrikus, dampak ikutan lainnya yang mungkin muncul adalah bencana ekologis.

“Kelompok yang paling rentan di antaranya masyarakat adat dengan praktik bertani ladangnya maupun para nelayan yang aktivitasnya juga sangat bergantung pada musim,” kata dia.

Pentingnya Inovasi

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Provinsi Kalimantan Barat, Syamhudi menyoroti perubahan iklim ini mesti ditanggapi dengan cara-cara yang tidak biasa. Karena metode pertanian yang mengandalkan kondisi alam bakal sangat berat menghadapi risiko perubahan iklim.

“Ini di sejumlah 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat kurang lebih tiga bulan mereka sudah tidak lagi beraktivitas,” kata lelaki yang mendapat penghargaan kategori Komunitas Peduli Sungai dari Kementerian PUPR tahun 2019 ini.

Syamhudi mengimbau penyuluh pertanian untuk segera turun tangan membantu petani. Dia merujuk pada metode pertanian anti banjir bagi kawasan rendah dan rentang banjir yang pernah dilakukan Kreasi Sungai Putat. Upaya ini sudah dicoba satu tahun belakangan dalam area yang masih sempit.

“Memanfaatkan pekarangan,” tuturnya.

Selain itu, ungkap Syamhudi, pemerintah perlu memprioritaskan sektor lingkungan sebagai prioritasnya terkait upaya memperlambat laju perubahan iklim. Caranya dengan memperbaiki lahan kritis yang angkanya bertambah tiap tahunnya.

“Artinya dalam kondisi kekeringan maupun banjir petani mesti tetap bertani. Hal yang paling sederhana kita lihat risiko perubahan iklim di Kalbar ini masyarakat adat adat Dayak tidak bisa berladang, kekeringan dan banjir,” kata dia.

Upaya pemulihan lahan kritis itu juga perlu mengedepankan konsep ekosistem daerah aliran sungai. Hutan dan sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak terpisahkan. Saat hutan kehilangan tegakan, maka fungsi tangkapan airnya juga berkurang.

“Dan bank airnya. Sama halnya dengan hutan pesisir yang akan menahan terjadinya abrasi. Kita dorong pemerintah untuk melakukan evaluasi kerja sektor lingkungannya untuk dapat menentukan langkah strategis memperlamban risiko perubahan iklim ini,” ucap Syamhudi menegaskan.

Seiring curah hujan yang tidak menentu, masyarakat adat jadi kelompok paling terdampak. Kondisi ini berdampak pada munculnya pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal itu jadi perhatian Dede Purwansyah, pegiat lingkungan dari Pesona Kalbar Hijau.

“Pentingnya untuk meningkatkan alternatif mata pencaharian lain di sektor pangan ini,” kata Dede.

Dia mencontohkan, hasil hutan bukan kayu atau HHBK menjadi pilihan, untuk memperolah hasil pendapatan lain. Petani mampu memperoleh penghasilan per bulan antara Rp20 juta-Rp30 juta per kelompok. Mereka mengelola madu.

Selain itu, ada juga yang memanfaatkan potensi agroforestri kopi gambut. Perpaduan kopi di areal bekas terbakar dengan tanaman di bawahnya adalah jahe dan rimpang lainnya. Hasilnya bisa mencapai 200 kilogram per bulan dengan harga green bean mencapai Rp40 ribu per kilogram.

Simbol Keberlanjutan

Aktivis Lingkungan Perempuan Dayak, Ansilla Twiseda Mecer menjelaskan, berladang dalam perspektif masyarakat adat Dayak merupakan aktivitas keseharian demi memenuhi kebutuhan pangan. Kebiasaan ini jadi tradisi yang sarat dengan pengetahuan lokal.

Pengetahuan lokal itu, antara lain, perempuan yang menghabiskan waktunya untuk kegiatan berladang mampu dan menguasai teknik pemilihan benih hingga pengolahan yang tepat.

“Tradisi berladang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas bagi perempuan sebagai simbol kehidupan dan keberlanjutan,” kata Ansilla.

Ancaman akibat perubahan iklim ini semakin menjadi-jadi saat masyarakat adat juga kehilangan hutan akibat alih fungsi lahan. Hutan berganti jadi perkebunan. Tingkat kesuburan tanah berkurang. Serangan hama juga meningkat.

Ansilla menyoroti juga kebijakan pemerintah yang diturunkan dalam peraturan daerah berupa larangan membakar lahan untuk kegiatan berladang.

Tokoh Pemuda Dayak Kalimantan Barat Maskendari menegaskan, aktivitas berladang dilakukan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat mengalami penurunan dari sisi luasan lahan maupun hasil. Setidaknya ada lima penyebabnya.

“Menurunnya jumlah orang yang berladang, lahan berladang yang semakin sempit, harga karet yang tidak kunjung membaik, perubahan iklim, dan trauma terhadap kriminalisasi peladang,” ujar Maskendari.

Direktur Laman Punyung Indonesia itu mengamati, masyarakat yang berladang jumlahnya semakin sedikit, akibat banyaknya peladang meninggalkan pekerjaannya sebagai peladang lalu bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit.

“Lahan tempat berladang semakin sempit, karena banyak masyarakat yang menjual lahan untuk berladangnya kepada perusahaan sawit maupun perusahaan tambang,” ucapnya.

Dia mengingatkan, menyadap karet adalah pekerjaan yang paling cocok dengan aktivitas berladang, pagi masyarakat menyadap karet, siang melakukan aktivitas berladang sampai sore. “Harga karet yang tidak kunjung membaik membuat masyarakat pindah bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit dan buruh di pertambangan dan bahkan menggantikan kebun karetnya dengan kebun sawit,” ujarnya.

Dia mengingatkan, ketika sudah menjadi buruh maka hampir tidak mungkin lagi punya waktu untuk berladang karena banyak yang harus pindah bermukim di perusahaan dan sepanjang hari bekerja di perusahaan.

“Lain halnya ketika masih menjadi penyadap karet, mereka bebas mengatur jam kerjanya, tidak terikat kepada majikan seperti ketika menjadi buruh,” ujarnya.

Pemerintah mengakui perubahan cuaca akibat dampak iklim ekstrem ini melanda seluruh wilayah Kalimantan Barat. Mayoritas penanaman gagal karena terendam.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mendorong petani mulai mencari areal tanam di kawasan yang lebih tinggi di luar wilayah desanya.

“Ini juga sejak dulu banyak dijalankan warga. Jadi perlu kejar langkah solusinya. Karena tak bisa hanya berdiam dan meratapi saja perubahan iklim ini,” kata Mahendrawan kepada Liputan6.com.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berkomitmen mendukung upaya pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi serta dekomposisi gambut. Komitmen tersebut secara teknis dijabarkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan [SRAP REDD+].

"Tujuan khusus untuk memperkuat model Yurisdiksi dan kapasitas Pokja Provinsi serta Kabupaten guna mendorong adopsi skala luas dalam pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan," katanya baru-baru ini.

Tidak hanya itu, dia bilang nantinya program ini akan melakukan kegiatan di tingkat tapak termasuk rehabilitasi setidaknya 2.500 hektare hutan, perlindungan terhadap 100.000 hektare bakau, serta akan bekerja dengan setidaknya 1.000 petani kelapa sawit swadaya dan masyarakat hutan

"Diharapkan melalui program ini akan memungkinkan Kalbar dapat menerapkan model Yurisdiksi yang menghasilkan pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 814.046 Ton CO²/tahun atau sekitar 6,3 persen dari target Provinsi untuk pengurangan emisi dari deforestasi sebesar 13,2 mtCO²/ tahun," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani, dalam sebuah kegiatan kegiatan Kick Off Proyek Governor's Climate Force (GFC) Task Force Window B menyebut, Kalimantan Barat juga turut berpatisipasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen.

“Maka setiap wiliayah di Indonesia khususnya Kalbar, kita bersama-sama membuat program dan kita sampaikan kepada negara-negara yang dapat membantu, dan Provinsi Kalbar menjadi salah satu perwakilan dari indonesia yang mendapatkan pendanaan dari delapan provinsi yang diajukan," katanya. (Aceng Mukaram)

Artikel ini merupakan bagian dari “Story Grant Peliputan Lingkungan Hidup” yang diadakan Ekuatorial dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ).