Pelarian Buronan Kasus Korupsi Sarana Air Minum Sibisa Berakhir Saat Cuci Mobil

JP ditetapkan DPO sejak 31 Juli 2018. Selama pelariannya, JP berada di Medan dan Tanjung Morawa membuka usaha doorsmer. Sebelumnya, jaksa menuntut JP 4 tahun penjara, dan divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan 1,6 tahun.

Dwi menerangkan, pada saat pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Air Minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 1.870.000.000, ternyata JP menyerahkan seluruh pekerjaan kepada TS yang saat ini masih DPO.

Dalam perkara korupsi ini, ada 5 yang ditetapkan tersangka, yaitu DRS, GN, dan AM, sudah menjalani hukuman. Sedangkan JP baru ditangkap, dan TS saat ini masih DPO.

"Kami imbau kepada TS segera menyerahkan diri untuk menjalani putusan MA," imbau Dwi.

Dipaparkannya, 5 tersangka tersebut dituntut dengan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

"Perbuatan melawan hukumnya adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai waktu, dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak," paparnya.

Disebutkan Dwi, kerugian keuangan negara terkait perkara ini berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Negara Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp 519.584.436,41, dan telah dibayarkan ke kas negara.

"Terpidana JP diserahkan ke Cabjari Tobasa di Porsea untuk menjalani putusan MA," tandasnya.