Menggagas Mercusuar Penjaga Teritori Negeri

Liputan6.com, Batam - Lepasnya pulau Ligitan dan Sipadan zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri tidak boleh terulang. Karenanya pemerintah Indonesia berencana membangun mercusuar dan pengibaran bendera Merah putih di Pulau Karang Singa, di Perairan Utara Bintan, Provinsi Kepri. Sebuah pulau yang menjadi perbatasan teritori negeri.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyebutkan bahwa Kemenhan akan mulai membangun Mercusuar di Karang Singa pada Februari 2022.

“Nanti Februari atau cuaca agak bagus kita akan membangun mercusuar untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tidak akan hilang dari Indonesia,” kata Wamenhan Herindra, saat mengunjungi Pulau Karang Singa, di Perairan Utara Bintan, Kamis (13/1/22).

Menurutnya anggaran yang digunakan untuk membangun mercusuar disana berasal dari Kementerian Pertahanan. Meski demikian tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena ada infrastruktur yang harus dibangun Kemenhub sebagai bukti kepedulian negara pada wilayahnya.

“Potensi sengketa pasti ada, kalau tidak dijaga barang kita pasti hilang, harus dijaga dengan baik. Kita akan memastikan bahwa wilayah kita tidak akan hilang,” kata Herindra.

Sementara itu Meteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Karang Singa dan Karang Selatan, masuk wilayah Indonesia. Tito membandingkan dengan little rock (Malaysia) yang dibangun dengan struktur yang permanen lengkap dengan helipad.

“Sementara kita hanya ada buoy saja, kecil, oleh karena itu kita harus menjaga kedaulatan kita, ini menyangkut teritorial banyak sekali implikasinya,” kata Tito.

Apalagi Karang Singa, menurut Tito, terletak di Selat Malaka yang selama ini dikenal sebagai salah satu selat tersibuk di dunia, di Selat Malaka sendiri, Tito mengibaratkan, terdapat 6 chek point.

“Chek point yang sangat penting ada di Karang Singa,” kata Tito.

Karena posisinya yang strategis itu, menurut Tito, Indonesia harus menjaganya dan menegakkan bahwa wilayah tersebut adalah teritori Indonesia.

Simak video pilihan berikut

Perbatasan RI

2 dari 2 halaman

Klaim Malaysia

“Pak Wamenhan akan membangun mercusuar dan mengibarkan bendera Merah Putih. Kemenhub tahun depan akan membuat platform yang lebih permanen lagi, yang paling penting kita ingin menjaga kedaulatan kita jangan sampai Sipadan Ligitan terulang, tidak boleh sejengkal pun wilayah kita berkurang,” kata Tito.

Kemudian Tito menambahkan, Indonesia menginginkan agar di sekitar Karang Singa tidak ada perbedaan serius atau njomplang antara pembangunan yang dilakukan Malaysia dengan situasi di Indonesia.

“Jangan sampai njomplang ya, di Malaysia mereka telah membangun strukturnya permanen, sementara wilayah kita hanya buoy (tanda untuk kapal) saja, belum permenan,” kata Tito.

Kepala Bakamla RI LaksdyaTNI Aan Kurnia menyebutkan bahwa simbol negara harus hadir di Karang Singa. Kehadiran itu bisa ditunjukkan dengan kehadiran aparat pemerintah, nelayan maupun pembangunan untuk kesejahteraan warga.

Pulau Karang Singa merupakan pulau yang berjarak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Karang Singa berdekatan dengan Karang Selatan (South Ledge) dan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca), dan Karang Tengah (Middle Rock).

Ini adalah perbatasan negara RI dengan Malaysia dan Singapura. Di perairan internasional perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock). Penguasaan teritorial dari dua negara tersebut, sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

“Karang Singa yang sempat diklaim Malaysia itu saat ini perlu di bangun fasilitas oleh Pemerintah Pusat, mulai dari suar dan lainnya. Ini menjadi simbol bahwa negara hadir di perbatasan, ” kata Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Aan mengatakan bahwa kapal Bakamla RI akan secara terus menerus akan menggelar kekuatan sebagai bukti bahwa Bakamla sebagai simbol negara hadir melaksanakan patroli mengamankan daerah perairan perbatasan tersebut.

Ia berharap tidak hanya Bakamla RI yang hadir disana ada penegak hukum lainnya dan pelaku ekonomi turut hadir sebagai bukti negara turut serta memajukan wilayah perbatasan.