Curhat ASN Bulukumba yang Terjerat Dugaan Suap Proyek DAK Rp49 Miliar

Pada sidang sebelumnya yang tepatnya berlangsung di Pangadilan Tipikor Makassar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ahli hukum untuk didengarkan keterangannya.

"Iya saat sidang lalu JPU menghadirkan ahli hukum," kata Penasihat Hukum (PH) Andi Ichwan, Rais Panrita.

Ia mengatakan, pendapat ahli hukum dalam persidangan pada kesimpulanya menyatakan bahwa semua yang terlibat diantaranya ada inisial AB, AS dan Prof S harus mendapatkan pertanggungjawaban hukum.

"Untuk itu kami dari Penasihat Hukum Andi Ichwan meminta Kejati Sulsel untuk segera menetapkan tersangka semua yang terlibat termasuk inisial AB dan AS. Ketika tidak ditersangkakan, maka itu menjadi catatan buruk bagi Kejati Sulsel, karena terkesan sangat tebang pilih dalam kasus dugaan suap proyek DAK Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba," kata mantan aktivis mahasiswa anti korupsi Sulsel itu.

Sejak kasus dugaan suap proyek DAK Kabupaten Bulukumba tersebut ditangani dan kala itu telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah memeriksa maraton sejumlah saksi-saksi yang terkait.

Saksi-saksi tersebut yakni saksi pelapor Andi Ichwan, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Kabupaten Bulukumba A Zulkifli Indra Jaya, Sekretaris Daerah (Setda) Bulukumba, Andi Bau Amal, dan Rosmawaty Zasil selaku Kepala Sub Bagian Persuratan dan Tata Usaha pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bulukumba serta Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.

Kasus ini sebelumnya ditangani tiga bulan oleh Bidang Intelijen Kejati Sulsel dan kemudian penanganannya diserahkan penuh ke bidang pidana khusus (pidsus) Kejati Sulsel.

Sejak berproses hukum di Kejati Sulsel, sejumlah organisasi kemahasiswaan pun terus melakukan unjuk rasa diantaranya dari Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel. Mereka kala itu terus menagih kejelasan penanganan kasus yang kabarnya melibatkan Bupati Bulukumba AM Andi Sukri Sappewali itu.

Ahmad Yani, yang bertindak sebagai koordinator aksi Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel saat itu mengatakan unjuk rasa yang mereka lakukan semata untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut kasus dugaan suap dalam mendapatkan proyek irigasi senilai Rp49 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

"Kejati seharusnya mengambil langkah tegas untuk mengupas persoalan tersebut hingga ke akar-akarnya. Apalagi kesaksian seorang oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang membeberkan keterlibatannya dalam menyuap proyek asal Pemerintah Pusat tersebut menjadi viral di media sosial, Facebook," kata Yani dalam orasinya kala itu.

Menurutnya, pengakuan oknum ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba di media sosial itu sangat jelas. Di mana oknum yang bersangkutan dengan terang-terangan mengaku telah menyuap untuk memuluskan upaya Kabupaten Bulukumba mendapatkan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp49 miliar.

Tak hanya itu, oknum ASN tersebut bahkan menyebarkan foto surat rekomendasi yang digunakan olehnya dalam mengurus upaya penyuapan agar Kabupaten Bulukumba mendapat kucuran proyek irigasi senilai puluhan miliar tersebut.

"Jadi tak hanya bukti foto rekomendasi yang diduga diberikan oleh Bupati Bulukumba kepada oknum ASN tersebut yang dibeberkan sendiri oleh oknum ASN yang bersangkutan. Tapi melalui media sosial Facebook, ia juga memperlihatkan pecahan uang Rp100.000 dan pecahan Rp50.000," ungkap Yani.

Seharusnya kata dia, penegak hukum tidak mendiamkan berita viral yang disebarkan oleh oknum ASN itu. Melainkan, tegas Yani, demi menjaga supremasi penegakan hukum, maka kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan memeriksa ASN yang bersangkutan serta memeriksa Bupati Bulukumba selaku terduga pemberi surat rekomendasi kepada ASN dalam rangka pemulusan proyek pusat yang dimaksud.

"Kami juga sudah membantu Kejati dengan memasukkan bukti-bukti terkait termasuk foto kegiatan proyek irigasi yang dimaksud," Yani menandaskan kala itu.